Peningkatan Layanan Kesehatan Jadi Bagian Fokus Program DPRD DKI Jakarta

Oleh sebab itu, legislatif meminta pengelola rumah sakit agar memanfaatkan teknologi untuk mengurangi antrean pasien. "Sehingga waktu tunggu bisa dipersingkat," imbuh Rany.

Perhatian lain oleh DPRD DKI Jakarta, yaitu partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Seperti program Jumantik (juru pemantau jentik) dan Posyandu.

Untuk memotivasi peranan masyarakat, pemberian penghargaan kepada masyarakat perlu digelorakan. Meski terus meningkatkan penyuluhan.

"Kami yakin peran serta masyarakat, upaya pencegahan dan kesehatan lingkungan bisa berjalan lebih efektif," tutur Rany.

Dukungan penggunaan anggaran yang tepat, program-program kesehatan bisa terus ditingkatkan. Ke depan, Kota Jakarta bisa memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar internasional bagi seluruh warganya.

Tingkatkan Kualitas

Program Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak) telah memberikan dampak positif dalam mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan. Hanya saja, masih ada tantangan yang perlu diatasi.

Pasalnya, terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas. Kondisi demikian menjadi perhatian serius bagi DPRD DKI Jakarta.

“Kami berkomitmen untuk mendorong pembangunan fasilitas kesehatan, di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses langsung terhadap layanan kesehatan, sehingga setiap warga dapat merasakan pelayanan yang merata," ungkap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina.

DPRD DKI Jakarta melalui Komisi E terus mendorong peningkatan fasilitas RSUD dan Puskesmas. Dengan demikian bisa memastikan akses yang lebih luas dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Contohnya, peningkatan status RSUD Tugu Koja dan RSUD Cilincing dari tipe D menjadi tipe C. "Peningkatan status ini diharapkan bisa memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Jakarta Utara," kata Elva.

Anggaran kesehatan menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Hal itu untuk menunjukan komitmen DPRD DKI dalam fokus pembangunan Jakarta.

Dukungan di antaranya dengan optimalisasi layanan kesehatan digital melalui Aplikasi JakSehat. Harapannya, dukungan anggaran yang memadai bisa mengatasi tantangan-tantangan di sektor kesehatan.

Rekomendasi Komisi E

Komisi E DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas Kesehatan mempermudah akses warga untuk mendapat layanan kesehatan.

Rekomendasi dibacakan Sekretaris Komisi E Justin Adrian dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) Penyampaian Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2025.

Salah satu upaya agar warga mudah mendapat pelayanan kesehatan yakni membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah padat penduduk seperti di wilayah Cakung dan Cilandak.

“Komisi E mendorong agar Dinas Kesehatan segera membangun RSUD karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan,” ujar Justin pada Rapat Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/11).

Selain itu, perlu juga dibangun Pusat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas) Kelurahan Jatipadang Jakarta Selatan secara permanen.

“Puskesmas Kelurahan Jatipadang karena sampai saat ini tempatnya masih berpindah-pindah,” tutur Justin.

Selain kemudahan akses, alat medis yang lengkap juga diperlukan seluruh pusat kesehatan. Sehingga pasien bisa ditangani dengan optimal tanpa harus berpindah-pindah rumah sakit (RS).

“Mendorong peralatan medis di RSUD seperti di Koja dan Cilincing dilengkap CT Scan dan MRI, bersamaan dengan peningkatan kompetensi SDM (sumber daya manusia-Red),” ungkap Justin.

Tak lupa, ia juga menyoroti pelayanan kesehatan di Kepulauan Seribu. Komisi E mendorong pusat kesehatan di seluruh pulau dilengkapi alat medis, tenaga kesehatan profesional, serta sarana dan prasarana yang mempuni.

“Agar menyediakan ambulance kapal untuk penanganan pasien lebih cepat dan peningkatan layanan RSUD Kepulauan Seribu dalam segi peralatan dan SDM tenaga kesehatannya,” tukas Justin.

Kesetaraan Akses

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin mengingatkan kepada Dinas Kesehatan agar layanan kesehatan semakin merata.

Bahkan, sosialisasi terhadap pengelola rumah sakit harus terus dilakukan. Terutama berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap pasien. Baik pasien pengguna BPJS maupun pasien mandiri. Hal itu diungkapkan Masyusin saat dihubungi di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Masyusin mengatakan, menemukan aspirasi masyarakat ketika Reses di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng atau Daerah Pemilihan (Dapil) 9 Jakarta Barat, terkait layanan kesehatan.

Dinkes DKI juga perlu menyosialisasikan fungsi dan layanan dari Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di antaranya perihal ketersediaan tempat tidur di berbagai rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat dapat cepat memperoleh informasi penting. Termasuk meminimalisasi waktu tunggu, serta memastikan warga mendapatkan perawatan yang tepat dan berkualitas.

Hal itu untuk melancarkan upaya Dinas Kesehatan memanfaatkan integrasi teknologi dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada peserta JKN. Dengan kata lain, Dinkes DKI hadir dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta.

“Memberikan pengertian juga kepada masyarakat tentang aplikasi JKN supaya digunakan secara optimal oleh masyarakat,” tukas Masyusin.