Alasan Kenapa Gus Miftah Harus Dipecat dari Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama Menurut Aktivis

Suara.com - Usai heboh ucapan menghina penjual es teh oleh Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana alias Gus Miftah jadi sorotan. Muncul desakan publik agar sosok Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu dipecat dari jabatannya.

Kelakuan Gus Miftah yang memantik kritikan publik disebut bukan kali ini saja. Ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh di sebuah pengajian pun viral.

Warganet menilai apa yang dilakukan Gus Miftah sangat tidak mencerminkan perilaku seorang tokoh agama. Apalagi saat ini dia dipercaya menjadi salah satu staf Presiden Prabowo di bidang keagamaan.

Salah satu desakan agar Gus Miftah dipecat dilontar penulis sekaligus aktivis gender, Kalis Mardiasih. Dia jadi salah satu pemengaruh yang intens menyoroti kelakuan Gus Miftah yang viral.

Di salah satu cuitannya di X, Kalis Mardiasih membeberkan alasan kenapa Gus Miftah layak dipecat dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang keagamaan.

"Mengapa Miftah harus dipecat dari Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama?," tulis Kalis Mardiasih mengawali cuitannya sebagaimana dikutip, Kamis (5/12/2024).

Ada lima poin dia jelaskan. Pertama, Indonesia dengan penduduk 270 juta, adalah negara dengan permasalahan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang kompleks.

"Keberagaman agama dan keyakinan harus dikelola dengan benar agar tidak ada kelompok yang dipersekusi karena keyakinan berbeda, pendirian rumah ibadah dan kegiatan keagamaan berjalan damai, dan lain-lain. Mungkin masih banyak yang berpikir isu toleransi dan perdamaian itu remeh, sebetulnya tidak," kata Kalis.

Kedua, sejarah mencatat sejumlah rentetan konflik terkait isu agama mulai dari Poso, Ambon, perundungan murid-murid penghayat kepercayaan hingga ibu-ibu dan perempuan Ahmadiyah Transito NTB yang tinggal di pengungsian sejak 17 tahun lalu.

"Demikian pula pengungsi Syiah Sampang. Anak-anak perempuan beranjak pubertas tanpa air bersih dan tinggal dibatasi sekat kain yang tak nyaman. Mereka punya cita-cita jadi dokter dan pilot sedangkan mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena diskriminasi. Bagaimana dengan Ibu hamil? See, isu toleransi bukan isu mudah," kata Kalis Mardiasih.

Ketiga, menurut Kalis, sebagai Utusan Khusus Presiden, Miftah menerima gaji dan tunjangan setara dengan pejabat setingkat menteri. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Digaji pakai uang kita! Tapi, Miftah tidak memiliki latar keilmuan resolusi konflik KBB, tidak secara formal, tidak juga pengalaman meriset, berorganisasi atau advokasi lapangan untuk konflik KBB yang realitanya amat kompleks," katanya.

Keempat, menurut Kalis, jejak-jejak digital Miftah yang ada justru menampakkan ujaran diskriminatifnya ke kelompok yang berbeda, atau statement-statement mendukung kriminalisasi warga sipil, seperti Lina Mukherji, Komika Lampung Aulia Rakhman.

"Bagaimana jika suatu saat, mulutnya yang ngawur sebagai utusan khusus Presiden justru memicu konflik KBB yang berdampak merusak ke masyarakat sipil?," ujarnya.

Kelima, Kalis menyebut sudah terlalu banyak jejak digital Miftah mengolok-olok mereka yang lemah. Pedagang kecil, mereka yang dianggap jelek, seksisme akut melecehkan perempuan.

"Basis dari toleransi/perdamaian aktif adalah tidak bias dan tidak menindas mereka yang lemah. Kita tidak bisa memberikan keadilan jika kita menindas mereka yang lemah. Dan keadilan, tidak segampang cara-cara instan boikot dagangan untuk konten," tambah dia.