Klaim Trump: AS Berhak Ambil Alih Terusan Panama!

Suara.com - Presiden terpilih Donald Trump mengancam pada hari Sabtu bahwa AS akan mengambil alih kendali Terusan Panama jika merasa Panama tidak menghormati ketentuan perjanjian tahun 1977 mengenai status hukum jalur air tersebut.

Dalam dua posting Truth Social yang panjang pada Sabtu malam, Trump menuduh Panama mengenakan tarif selangit kepada kapal-kapal AS untuk melewati jalur air yang penting tersebut. Ia juga mengklaim bahwa perjanjian yang memungkinkan Panama untuk mengambil alih kendali terusan tersebut sejak awal juga memungkinkan AS untuk mengambilnya kembali.

"Jika prinsip-prinsip, baik moral maupun hukum, dari sikap memberi yang murah hati ini tidak diikuti, maka kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan kepada kami, secara penuh, dan tanpa pertanyaan," tulis Trump.

Tidak jelas apa yang memicu cercaan Trump tentang terusan tersebut. Meskipun Tiongkok telah meningkatkan kehadirannya di Amerika Latin selama dua dekade terakhir, dan sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong mengelola dua pelabuhan di setiap ujung kanal, tidak ada entitas komersial atau pemerintah Tiongkok yang benar-benar memiliki peran langsung dalam mengelola arus kapal melalui jalur air yang penting tersebut.

Kanal tersebut dikelola oleh badan pemerintah Panama yang independen, Otoritas Terusan Panama, dan Tiongkok belum membuat pernyataan publik untuk membeli kanal tersebut atau meningkatkan jejaknya di negara tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, Panama baru-baru ini memilih José Raúl Mulino sebagai presiden. Mulino telah berjanji untuk membawa Panama lebih dekat ke Amerika Serikat.

AS menandatangani perjanjian dengan negara Panama yang baru merdeka pada tahun 1903 yang memungkinkannya untuk mengembangkan kanal yang telah lama diinginkan melalui tanah genting yang akan menghubungkan samudra Pasifik dan Atlantik dan membayar Panama dari pendapatan yang dihasilkan dari kanal tersebut.

Sebagai gantinya, AS akan menjamin kenetralan kanal dan mengendalikan tanah di kedua sisi jalur air tersebut oleh pemerintah Panama. Wilayah ini, yang dikenal sebagai Zona Terusan Panama, dikelola oleh Amerika Serikat dan hukum AS berlaku bagi penduduk wilayah tersebut.

Namun, setelah ketegangan selama beberapa dekade di sekitar terusan tersebut, pemerintahan Carter menandatangani dua perjanjian pada tahun 1977 dengan diktator militer Panama, Omar Torrijos, untuk mengalihkan kendali jalur pelayaran penting tersebut ke Panama.

Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, Panama akan memperoleh kendali atas terusan tersebut pada tahun 1999 dan AS akan tetap memiliki hak untuk mempertahankan terusan tersebut dari segala ancaman terhadap kenetralannya.

Namun, para analis tidak yakin bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut akan memungkinkan Amerika Serikat untuk secara hukum mengambil kembali kendali atas terusan tersebut.