REGIONAL:
Suara.com - Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS dinilai sebagai langkah strategis yang dapat mengubah posisi geopolitik negara. Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah membangun narasi ideologi yang jelas di tengah ketegangan antara blok kapitalis dan sosialistis.
Sebelumnya, Brazil mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, Senin (6/1/2025).
"Indonesia masuk BRICS artinya Indonesia memutuskan untuk tidak mengabdi pada sistem kapitalis, itu intinya," ujar Rocky.
Menurutnya langkah ini tidak hanya sebatas upaya ekonomi, tetapi juga merupakan ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengelola ideologi dan diplomasi.
Rocky menyoroti bahwa BRICS, yang diinisiasi oleh negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, membawa semangat kontradiksi terhadap dominasi kapitalisme barat.
Meski begitu, Rocky mengingatkan bahwa tidak semua negara BRICS sepenuhnya mengadopsi prinsip sosialistis.
"India misalnya, masih beroperasi dalam logika kapitalisme melalui perusahaan multinasionalnya," tambahnya dalam unggahan akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (7/1/2025).
Lebih lanjut, Rocky menyebut bahwa langkah diplomasi Prabowo harus fokus pada upaya mendayung di antara dua karang, yaitu memastikan Indonesia tetap independen dari pengaruh blok barat maupun dominasi China dan Rusia.
"Mendayung artinya tidak mau berhenti, supaya tidak lamban dalam mencapai tujuan. Tetapi ada dua karang yang kalau terlalu cepat mungkin terseret arus," ujarnya.
Tantangan lainnya adalah memastikan kepentingan domestik tidak terabaikan.
Rocky menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas.
"Apakah disparitas masih diteruskan, apakah oligarki masih akan jadi motor ekonomi? Itu konsekuensinya," kata dia.
Keputusan bergabung dengan BRICS diharapkan tidak hanya mengukuhkan posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga mempertegas arah kebijakan ideologi nasional.
"Koperasi harus didahulukan ketimbang korporasi, supaya koperasi tidak sekedar jadi tempat penerimaan CSR dari korporasi. Korporasi harus ada juga karena sistem UUD kita mengatakan korporasi atau perusahaan swasta adalah bagian dari sistem ekonomi nasional," tutup Rocky.
TERPOPULER