Pemerintah Bakal 'Guyur' UMKM dengan Modal untuk Bantu Program Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan pihaknya sedang merencanakan memberikan bantuan modal untuk para UMKM yang berpartisipasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia awalnya menyampaikan, jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), kalau terdapat masalah dalam hal pembiayaan soal UMKM ikut bantu MBG.

"Ada isu besarnya, bagaimana saudara-saudara kita ini yang UMKM bisa membridging, kalau istilahnya kurang lebih 7 hari, butuh modal untuk bridging terkait kebutuhan mereka belanja bahan-bahan baku untuk kebutuhan makan bergizi ini," kata Maman dalam diskusi di acara Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Ia mengatakan, pihaknya juga sudah berbicara dengan Bank-Bank yang dalam himpunan negara untuk menyiapkan modal bagi UMKM.

"Kemarin kami sudah koordinasikan dan saya sampaikan berdasarkan amanah dari kepala BGN bahwa begini, ini ada aspirasi dari teman-teman UMKM, gimana kita bisa survive ataupun ikut terlibat dalam program makan bergizi, kalau kita harus butuh uang bridging kurang lebih sekitar 500 jutaan, 200-500 jutaan, bagaimana caranya?," katanya.

"Nah, kemarin saya sudah koordinasi dengan bank himbara, Alhamdulillah, apabila sudah keluar surat penunjukan whatever apapun itu yang nanti akan diatur oleh BGN, bank kita akan membridging terlebih dahulu untuk modal usaha mereka," sambungnya.

Ia mengatakan, Kementerian UMKM juga akan segera memfinalisasi rencana pemberian modal bagi UMKM yang akan melaksanakan MBG.

"Dan nanti insyaallah minggu depan kami, Kementerian UMKM, akan mengundang bank-bank tersebut bersama-sama dengan BGN agar bisa memfinalisasi hal tersebut," katanya.

"Ini semua dalam rangka satu hal, saya mau sampaikan, keberhasilan program makan bergizi gratis ini adalah wibawa Presiden, karena ini adalah program utama beliau, yang tentunya kami sebagai pembantu-pembantu beliau wajib melakukan optimalisasi upaya semaksimal mungkin sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada," katanya menambahkan.