Suara.com - Pemerintah Mesir menegaskan bahwa mereka menolak dan tidak akan menjadi bagian dari rencana apa pun yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Kamis (tanggal tidak disebutkan), sebagai respons terhadap gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza dan mendesak Mesir untuk menerima warga Palestina yang dipindahkan dari wilayah tersebut.
Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, Mesir mengecam pernyataan sejumlah anggota kabinet Israel yang mendukung gagasan menciptakan “Riviera Timur Tengah” di wilayah tersebut di bawah kendali AS.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada hari yang sama memerintahkan militer untuk menyusun rencana yang memungkinkan penduduk Gaza meninggalkan wilayah tersebut secara sukarela. Media Israel melaporkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi yang tengah dipertimbangkan pemerintah Israel.
Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi membawa dampak buruk bagi upaya perdamaian.
“Mesir menekankan konsekuensi bencana dari tindakan yang tidak bertanggung jawab ini, yang dapat melemahkan negosiasi gencatan senjata, menghancurkannya, dan memicu kembalinya pertempuran,” demikian pernyataan resmi kementerian.
Sebagai salah satu mediator utama dalam konflik Israel-Palestina, Mesir bersama Qatar dan AS sebelumnya telah berhasil menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Januari lalu. Kesepakatan tersebut mengakhiri perang selama 15 bulan yang mengguncang kawasan Timur Tengah. Saat ini, pembicaraan mengenai tahap kedua kesepakatan gencatan senjata dijadwalkan untuk dimulai dalam waktu dekat.
Dengan penegasan sikap ini, Mesir kembali menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas kawasan serta menolak upaya pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.
