REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Adanya pemotongan setiap pagu anggaran diharap diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.
"Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," kata Lasarus di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia mengingatkan, jika efisiensi anggaran yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," katanya.
Ia pun menekankan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi. APBN, kata dia, bicara triger dan memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi.
Lebih penting dari itu, kata dia, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Dia memaparkan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor kontruksi.
"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana," ujarnya.
Di lain sisi, Lasarus mengamini Komisi V DPR RI dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara. Dalam hal ini, Komisi V DPR mematuhi instruksi presiden (inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
"Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN," katanya.
Lasarus tak mau berprasangka lebih jauh terkait diblokirnya anggaran untuk IKN. Ia yakin pemerintah punya alasan yang baik untuk menghentikan proyek pembangunan IKN tersebut.
"Kita percayakan kepada pemerintah karena masih terlalu dini juga buat saya, kami semua yang ada di sini untuk mengatakan ini arahnya kemana, karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp 300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi," tutur dia.
Terlepas dari diblokirnya anggaran untuk IKN, Lasarus justru lebih menyorot dipotongnya dana untuk sejumlah program yang bersifat wajib di Komisi V DPR RI, seperti preservasi. Preservasi merupakan program untuk merawat kondisi jalan di seluruh Indonesia.
"Dana preservasi adalah dana yang digunakan untuk kita merawat kondisi jalan supaya kondisi jalan yang bagus ini bertahan. Kalau ini tidak kita anggarkan kondisi jalan akan menurun," katanya.
"Kita mau lebaran nih masa jalan pada hancur di seluruh Indonesia, karena preservasi ini untuk seluruh Indonesia, misal kemarin preservasi masih nol. Ini pasti semua akan diperbaiki," imbuhnya.
Untuk itu, Lasarus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang akhirnya memutuskan melakukan rekonstruksi anggaran APBN Tahun 2025. Dia bahkan mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR guna menghentikan rapat kerja bersama para menteri sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.
"Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR, Wakil Rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu. Bisnis batu enggak gerak, bisnis pasir enggak gerak, bisnis semen enggak gerak. Semua masih pada posisi diam," kata Lasarus.
Terakhir, Lasarus kembali menyampaikan harapannya agar pemerintah kembali mempertimbangkan aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI. Menurutnya, pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.
"Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama 2 minggu selesai dibahas. Habis itu kita bisa on going dengan kepastian bahwa sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, contoh kalau di sini ada banyak padat karya yang mempekerjakan masyarakat langsung, programnya dirasakan langsung, itu pasti ditunggu sampai hari ini, dan program-program lain," pungkasnya.
TERPOPULER
