Suara.com - Anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) diyakini akan segera cair untuk kelanjutan pembangunan di wilayah tersebut.
Keyakinan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.
"Kami akan mengkoordinasikan hal ini karena Otorita IKN (OIKN) termasuk dalam wilayah koordinasi kami. Harapannya, dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, pembangunan IKN akan terus berjalan dan kemajuannya bisa kita pantau bersama," ujar AHY saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
AHY juga menanggapi kabar anggaran IKN yang sempat terhambat tahun ini dengan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pejabat terkait lainnya.
"Kami akan memastikan bahwa anggaran yang sudah disetujui ini bisa segera cair tanpa mengganggu atau menghambat progres pembangunan," tambahnya.
Ia mengemukakan pada rapat terbatas tanggal 3 Februari 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan terus berlanjut hingga 2029.
"Presiden telah memastikan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan alokasi anggaran sekitar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Anggaran ini akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya," jelas AHY.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono juga memastikan bahwa anggaran untuk OIKN tahun ini tetap sesuai dengan yang disetujui, yakni Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun.
Baca Juga: Pembangunan IKN Dipastikan Jalan Terus! Prabowo Langsung Minta Bos OIKN Tambah Anggaran Rp8,1 T
Dengan demikian, total anggaran OIKN tahun ini mencapai Rp14,4 triliun. Anggaran ini merupakan bagian dari total anggaran IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.
Ia menjelaskan bahwa anggaran OIKN sempat terancam dipotong lebih dari separuh akibat kebijakan penghematan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, setelah rapat terbatas pada 21 Januari, Presiden memutuskan untuk menyesuaikan anggaran OIKN agar tidak terkena pemotongan.
"Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dibuat sebelum rapat terbatas IKN pada 21 Januari. Kami telah diminta untuk mengirim surat kepada Menteri Keuangan agar anggaran OIKN disesuaikan dengan keputusan Presiden, yaitu Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun," katanya. (Antara)
