Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari melayangkan kritik pedas atas kalangan selebritas seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier yang dilantik sebagai pejabat negara di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pegiat antikorupsi itu menganggap Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier tidak tepat untuk mengurus negara.
Lewat siniar yang tayang di akun Youtube Abraham Samad SPEAK UP pada Senin (24/2/2025), Feri Amsari pun mengungkit 'dosa-dosa' Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier.
Diketahui, dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo, Raffi Ahmad diangkat menjadi utusan khusus presiden. Sedangkan, Deddy Corbuzier ditunjuk menjadi staf khusus (stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
"Saya merasa memang mereka akan sangat luar biasa di bidang mereka masing-masing ya, artis, contect creator, tapi menyelenggarakan pemerintahan itu bukan perkara mudah. Maka yang kita lihat itu kan yang muncul adalah kontroversialnya Raffi dengan fasilitas negara (mobil dinas RI 36) yang menyingkirkan orang sedang macet gitu ya," ujar Feri dikutip Suara.com, Selasa (25/2/2025).
"Lalu Deddy Corbuzier yang memaki-maki anak-anak yang tidak suka dengan makan bergizi gratis ya dengan bertelanjang dada yang menurut saya sudah tidak tepat lagi untuk menjadi pelayan masyarakat," sambungnya.
Atas kontroversi Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier, aktor film dokumenter Dirty Vote garapan WatchDoc itu pun menganggap jika kedua selebritas itu tidak paham dengan tugas pokok dan fungsi terkait statusnya sebagai pejabat negara.
Dengan nama-nama seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier yang kini menjadi 'pembantu' Prabowo, Feri pun memberikan sindiran telak.
"Mereka tidak memahami tupoksinya ya karena bukan orang pemerintahan, karena ilmu pemahaman mereka dengan pemerintahan tidak pernah ada sehingga apa yang mereka lakukan di dunia content kreator masuk dalam penyelenggaraan pemerintah ini Republik Content Creator jadinya ya," ujarnya.
Feri Amsari pun mempertanyakan soal sikap Prabowo yang justru bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi karena dianggap 'membuang-buang' duit negara dengan merekrut orang-orang yang dianggap problematik.
"Nah itu problematika itu yang menimbulkan banyak persoalan banyak keuangan dengan berbagai proyek-proyek yang juga tidak tepat," ucapnya.
TERPOPULER
