Jabodetabek Banjir, Pemerintah Klaim Gencar Modifikasi Cuaca Selama Maret: Mendung Dibawa ke Laut

Suara.com - Pemerintah pusat turut ambil alih dalam penanganan banjir di berbagai daerah di Jabodetabek yang terjadi sejak awal Maret 2025. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengimbau masyarakat untuk berhati-hati karena curah hujan diperkirakan masih akan tinggi.

"Sesuai informasi yang kami peroleh dari Kepala MBKG, curah hujan masih akan cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan sampai pada dasar ke dua bulan Maret ini," kata Pratikno dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/3/2025).

Untuk mencegah terjadinya banjir tidak makin parah dan meluas, pemerintah akan melanjutkan proses modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB, BMKG, serta dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat. Tujuannya agar curah hujan bisa berkurang. 

"Jadi kami turunkan mendung di daerah laut, pantai supaya tidak turun di kawasan terdampak," imbuh Pratikno.

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat yang tinggal di area bantaran sungai, daerah rawan banjir, juga di tanah risiko longsor agar melakukan upaya kesiapsiagaan. Masyarakat diimbau selalu terhubung komunikasi dengan petugas di lapangan untuk menghindari risiko saat bencana. 

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, Pratikno menyampaikan kalau pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan utama masing-masing daerah terdampak, mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana.

Setidaknya, ada tiga fokus utama dalam penanganan bencana. Pertama, penyelamatan masyarakat terdampak melalui evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama makanan dan kebutuhan lain yang semakin krusial di bulan Ramadan serta pelayanan kesehatan baik di pengungsian maupun di rumah penduduk. 

Ketiga, pemulihan pemukiman dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya.

Dalam upaya penanganan darurat di lapangan, BNPB akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait, termasuk TNI, Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan.

“Kami harus bergerak cepat. Prioritas kami menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat terdampak, memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Kemenko PMK akan turut mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga,” tegas Pratikno.