Tertawa Saat Bahas Situasi Gaza, Menteri Polandia Dicecar Habis-habisan oleh Anggota Parlemen Eropa

Suara.com - Dalam sebuah sesi pleno Parlemen Eropa yang berlangsung pada Selasa (11/3/2025), Menteri Polandia untuk Urusan Uni Eropa, Adam Szlapka, menjadi sorotan setelah dimarahi secara langsung oleh anggota parlemen Belgia, Marc Botenga.

Insiden ini terjadi ketika Szlapka tertawa dan bercanda selama diskusi mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza akibat blokade bantuan oleh Israel.

Dalam potongan video yang diunggah oleh Botenga di akun X-nya pada Jumat (14/3/2025), terlihat momen ketika Botenga menghentikan pembicaraannya dan mengarahkan tatapannya kepada Szlapka.

Dengan nada suara yang meninggi, Botenga menegur Szlapka karena dianggap tidak menghormati pembahasan yang serius terkait penderitaan rakyat Palestina.

"Anda tertawa di sini saat kita mendiskusikan kematian warga Palestina, mereka yang kelaparan. Dan Anda di sini tertawa dan bercanda. Ini tidak lucu!" seru Botenga dengan tegas dari video yang diunggahnya di Twitter.

Menurutnya, sikap seperti itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza.

Dalam cuitannya, Botenga menulis, "Selama debat tentang situasi kemanusiaan di Gaza di Parlemen Eropa, Menteri @adamSzlapka, yang mewakili Dewan Uni Eropa, bercanda dan tertawa. Beberapa kali. Betapa penghinaan terhadap nyawa rakyat Palestina. Ini menunjukkan keterlibatan Eropa dalam kejahatan Israel."

Ia juga menambahkan, "Orang Palestina adalah manusia. Anda harus malu!"

Kemarahan Botenga disebabkan oleh blokade yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, yang telah menghentikan seluruh bantuan kemanusiaan, makanan, bahkan aliran listrik.

Tanpa listrik, proses desalinasi air tidak dapat dilakukan, menyebabkan warga Gaza kekurangan air layak minum. "Kenapa situasinya memburuk? Karena Israel memblokade semua bantuan kemanusiaan, semua makanan bahkan listrik. Dan apa artinya? Tanpa listrik, tidak ada desalinasi air, jadi tidak ada air layak minum. Jadi masyarakat, anak-anak tidak punya air layak minum dan Anda tertawa? Bagaimana itu mungkin, Pak Menteri?" ujar Botenga dengan nada geram.

Botenga juga memperingatkan bahwa tindakan seperti ini akan berdampak buruk terhadap kredibilitas Uni Eropa dalam menyikapi krisis kemanusiaan.'\

"Ini harus dihentikan karena akan ada harga yang harus dibayar. Saya bersumpah," tegasnya.

Insiden ini telah memicu berbagai reaksi dari politisi dan masyarakat yang menilai bahwa sikap Adam Szlapka tidak pantas, terutama dalam pembahasan isu kemanusiaan yang sangat sensitif.

Blokade Israel terhadap Gaza sendiri merupakan bagian dari upaya menekan Hamas untuk menyetujui perpanjangan gencatan senjata selama Ramadan dan Paskah.

Namun, langkah tersebut telah memperburuk kondisi kehidupan masyarakat Gaza yang semakin tercekik oleh krisis pangan dan kekurangan air bersih.

Hamas Kecam Israel atas Pemutusan Pasokan Listrik dan Makanan ke Gaza

Terbaru, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengutuk keras tindakan Israel yang terus memutuskan pasokan listrik dan makanan ke Jalur Gaza.

Hamas menyatakan bahwa langkah ini merupakan "kejahatan perang" yang dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan semakin memburuk.

Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa pemutusan listrik yang telah berlangsung lebih dari 16 bulan, serta pengurangan suplai listrik ke instalasi desalinasi Deir al-Balah, dapat menyebabkan bencana kekeringan bagi wilayah tersebut.

"Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Gaza," tegas pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, Hamas menuduh Israel menggunakan air dan makanan sebagai alat perang terhadap warga sipil.

Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperparah krisis kemanusiaan yang dialami lebih dari dua juta penduduk Gaza.

Pemerintahan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga disebut menerapkan "hukuman kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap rakyat Gaza.

Pihak Hamas menuntut agar masyarakat internasional segera bertindak untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "penindasan yang melanggar hukum internasional".