Imbas Sahkan UU TNI, Legitimasi Prabowo Bisa Anjlok jika Acuhkan Kritik Publik: Demokrasi Mandek!

Suara.com - Pemerintah diingatkan untuk tidak terus menerus abai terhadap protes masyarakat atas kebijakan negara. 
Baru lima bulan masa kepresidenan Prabowo Subianto berbagai aksi protes publik berulangkali terjadi, baik yang bergulir di media sosial maupun yang turun ke jalan dengan demonstrasi. 

Pengamat politik Saidiman Ahmad menyebutkan kalau gejolak protes masyarakat itu sebenarnya sangat merugikan pemerintah. Kondisi itu akan membuat stabilitas politik dan sosial bermasalah juga bisa menjadi langkah awal tergerusnya legitimasi pemerintahan Prabowo.

"Karena biasanya legitimasi itu atau dukungan pada pemerintah bisa kita lihat dari gerakan-gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi yang umumnya itu sangat objektif melihat persoalan," kata Saidiman kepada Suara.com, dihubungi Kamis (20/3/2025).

Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah pada akhirnya juga bisa mengganggu efektivitas program kerja negara.

Seperti gejolak publik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir untuk menolak revisi UU TNI. Penolakan itu terus terjadi hingga massa berdemo di depan Gedung DPR ketika rapat paripurna pengesahan UU tersebut sedang berlangsung.

Kendati pada akhirnya RUU tersebut tetap disahkan, Saidiman berpandangan kalau aksi protes itu telah menunjukkan besarnya kekhawatiran publik terhadap meluasnya kiprah TNI di ranah sipil. 

"Itu kan artinya itu menyalahi prinsip-prinsip atau nilai-nilai reformasi yang dulu kita perjuangkan bersama. Ada kekhawatiran yang sangat besar dari mahasiswa, kalangan masyarakat sipil, para akademisi soal itu. Apalagi misalnya kalau mengingat sekarang ini kan yang berkuasa adalah militer dan juga menjadi bagian dari pemerintahan militer dulu, Orde Baru," tuturnya.

Aksi protes semacam itu juga bisa jadi berdampak terhadap kepercayaan pasar terus memburuk, hingga memengaruhi perekonomian negara.

Menurut Saidiman, bila yang terjadi pemerintah menjadi lebih otokratik dan susah dikritik akan menyebabkan tidak adanya akuntabilitas. Kondisi seperti itu dinilai lebih parah dari tidak adanya penerapan demokrasi.

"Karena kalau demokrasinya tidak jalan,  ya apa pun yang dilakukan oleh Prabowo, bisa jadi dia tetap berada di dalam kekuasaan dengan cara-cara yang seolah-olah demokratis tetapi semua kanal sebenarnya ditutup. Misalnya kalau kita lihat sekarang yang dilakukan partai-partai politik tidak ada yang oposisi, jadi tidak ada kekuatan politik formal yang bisa mengontrol pemerintah," pungkasnya.

Reaksi DPR-Pemerintah soal Protes Publik

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi secara santai terhadap adanya penolakan tersebut. 

"Saya tadi menyampaikan di dalam sidang paripurna, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman (massa pendemo) yang ikut menolak," kata Sjafrie usai RUU TNI disahkan jadi UU di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

Namun, ia mengatakan, semua masyarakat yang menolak tetap keluarga bangsa Indonesia. 

"Tetapi jangan lupa, kita adalah keluarga bangsa Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman, baik itu secara konvensional maupun tidak konvensional," katanya.