REGIONAL:
Lebih lanjut, Rano menyebut pihaknya akan melakukan pendataan terhadap pendatang baru yang bekerja di Jakarta tapi tinggal di daerah penyangga. Sebab, banyak dari mereka yang memilih hunian di luar Jakarta karena biaya yang lebih murah.
"Masyarakat yang lain lebih banyak juga ada di sekitar wilayah. Misal Tangerang, Bekasi, Depok. Mungkin kerjanya di Jakarta, tapi hampir rata-rata mereka tinggalnya di, bahasanya agak di pinggir," jelasnya.
"Kenapa? Tentu kalau Jakarta kan sewaannya lebih mahal daripada di pinggir. Nah itu yang terjadi," lanjutnya menambahkan.
Meski melakukan pendataan, Rano menyatakan pihaknya tidak akan melarang masyarakat luar Jakarta jadi pendatang baru.
"Karena itu tentu setiap kunjungan akan kita data. Data itu bukan untuk melarang. Supaya kita hitung berapa sih jumlahnya," pungkasnya.
Pesan Dukcapil untuk Pendatang di Jakarta
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mengimbau agar para calon pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta memiliki jaminan tempat tinggal hingga jaminan pekerjaan.
“Pemda DKI tidak melarang pendatang dari luar untuk ke Jakarta, namun secara adil dan terukur tiap penduduk tetap terlayani sesuai aturan yang berlaku. Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan serta memiliki keahlian tetap,” kata Budi di Jakarta, Rabu lalu.
Ke depannya, Jakarta akan memiliki regulasi kebijakan minimal 10 tahun menetap dan teregistrasi sebelum mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial.
Sebab, kata Budi, pihaknya mempunyai kewajiban untuk menjaga Kota Jakarta beserta warganya agar tetap menjadi kota aman dan nyaman bagi penduduknya.
"Tentunya, jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill yang baik, maka kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota Global dan mewujudkan Indonesia emas 2045,” kata Budi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempersilakan masyarakat yang akan datang ke Jakarta pasca-Lebaran 2025.
Pramono juga sudah memastikan bahwa Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisia yang merazia identitas kependudukan para pendatang.
Namun, Pramono menegaskan mereka yang merantau ke Jakarta harus memiliki KTP.
Dengan identitas yang jelas, Pramono memastikan mereka bisa mencari pekerjaan di Jakarta. Selain itu mereka juga bisa mengasah "skill" dengan pelatihan jika memiliki identitas.
TERPOPULER
