REGIONAL:
Suara.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengkritik pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyarankan pelaku usaha hotel untuk berinovasi dengan mencari pangsa pasar lain.
Sekjen PHRI Maulana Yusron mengkritik pernyataan tersebut dan menganggap pemerintah hanya asal bicara, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam negeri akibat dari berbagai kebijakan.
"Gimana cara inovasinya? Padahal itu pasar yang dibentuk orkestratornya adalah pemerintah yang membentuk sehingga pasarnya terlalu besar kemudian disuruh berinovasi lagi untuk mengubah pasar tersebut," kata Maulana kepada Suara.com, saat dihubungi Senin (7/4/2025).
"Saya yakin ini hanya sebuah statement yang terlalu asal bicara aja, dianggap semua sesederhana atau digampangin," katanya menambahkan.
Pernyataan sejumlah pejabat pemerintah itu yang menyarankan pelaku industri perhotelan mencari pangsa pasar lain di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pemangkasan anggaran pemerintah.
Maulana menekankan bahwa tidak mudah bagi pelaku usaha untuk mengganti pasarnya begitu saja. Oleh sebab itu, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan sebenarnya berdampak panjang dan luas, termasuk bagi sektor usaha hotel dan restoran.
Penurunan terisinya kamar hotel bahkan tidak hanya terlihat selama priode libur lebaran Idul Fitri 2025. Maulana mengungkapkan, pasca Idul Fitri yang biasanya hotel masih ramai dipesan untuk berbagai kegiatannya, tahun ini jumlahnya sangat turun.
"Setelah lebaran kita belum melihat adanya reservasi (hotel) akibat dari efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah itu kan anggaran kegiatannya juga belum kelihatan. Di sisi hotel kegiatannya belum kelihatan. Sehingga dampaknya cukup besar," ucapnya.
Menurut Maulana, pemerintah saat ini harus membereskan penurunan daya beli masyarakat agar ekonomi dalam negeri tetap berputar.
Bagi pelaku usaha hotel dan restoran, Maulana menyebutkan bahwa wisatawan domestik tetap menjadi konsumen utama mereka. Itu sebabnya, tidak akan mudah bagi pelaku usaha hotel dan restoran mengubah atau mencari pangsa pasar lain.
"Kalau misalnya kita bicara mencari pasar baru, tentu semua pelaku usaha akan mencari target itu, tapi tidak mudah. Karena pasar itu berkontribusi 40-60 persen dari sisi revenue. Gak gampang mengubah itu karena kekuatan kita adalah domestic traveler kita," tegasnya.
Sebelumnya PHRI mencatat adanya penurunan okupansi hotel hingga 20 persen selama libur lebaran Idul Fitri 2025, dibandingkan periode tahun lalu. Sekjen PHRI Maulana Yusran menyebutkan, penurunan okupansi itu sebenarnya sudah bisa terlihat dari menurunnya juga jumlah pemudik saat lebaran tahun ini.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik selama lebaran 2025 turun 24 persen. Maulana berpandangan, turunnya pergerakan masyarakat untuk mudik lebaran itu tentu juga akan memengaruhi layanan akomodasi.
"Dari sisi pergerakannya yang dilaporkan oleh pemerintah melalui Kemenhub sendiri kan turun. Berarti kalau kita bicara akomodasi, kami juga harus melihat dari sisi transportasinya dulu. Kalau pergerakannya menurun, otomatis akomodasi akan menurun. Itu udah pasti pemicunya ada di sana," kata Maulana kepada Suara.com.
PHRI kata dia, tidak melihat adanya perubahan pola menginap masyarakat. Karena kebiasaan menginap di hotel atau staycation sendiri masih menjadi tren di masyarakat.
Karenanya, Maulana menekankan bahwa turunnya okupansi hotel ketika musim liburan saat ini utamanya disebabkan karena kondisi ekonomi dalam negeri yang menimbulkan daya beli masyarakat turun.
"Penurunan daya beli itu memicu juga untuk terjadinya menurunnya pergerakan orang. Karena memang kalau kita bicara wisatawan atau turis itu modal utamanya adalah daya beli masyarakatnya dulu. Karena dia bukan kebutuhan primernya. Sementara semua orang kan ingin memenuhi kebutuhan primernya dulu baru mereka bisa berwisata," jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Maulana, tidak ada faktor kesalahan dari pelaku usaha terkait fenomena menurunnya tingkat keterisian hotel selama libur lebaran. Melainkan ada faktor pemerintah dalam mengatur iklim ekonomi dalam negeri.
"Tren yang terjadi itu bukan karena faktor kesalahan dari pelaku usaha, tapi memang karena ada demant-nya. Karena memang yang pemain orkestrator daripada perekonomian ini pemerintah. Nah pemerintah sendiri yang memulainya. Begitu sudah terjadi, orkestrasinya sudah berhasil, sudah terjadi pembentukan pasar dan supply secara seimbang sudah terbentuk, kemudian mau diberubah secara sepolah pasti akan ada dampak," tuturnya.
TERPOPULER
