Infografis
Suara.com - Sejumlah elemen buruh melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya beberapa waktu lalu. Terdapat sejumlah hal mengenai persoalan buruh yang dibahas dalam pertemuan itu.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat.
"Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait SATGAS PHK ini. Jadi di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri," ujar Jumhur kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Dalam kesempatan itu, disampaikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk peringatan Hari Buruh alias May Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 1 Mei mendatang. Jumhur mengatakan, kepala negara akan datang dan merayakan May Day bersama para buruh.
"Dari pembicaraan itu, Insyaallah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day itu," kata Jumhur.
Pertemuan itu utamanya membahas soal pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas nantinya akan mencermati potensi kemungkinan adanya perusahaan yang mau melakukan PHK pada pekerjanya.
Kemudian, elemen buruh juga mendiskusikan langkah langkah menghindari PHK. Misalnya, dengan pengurangan jam kerja sambil menunggu kemungkinan penulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.
"Membahas kemungkinan insentif kepada Perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya," jelasnya.
Jika terjadi PHK, elemen buruh juga ingin memastikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan. )embayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama.
Baca Juga: Tukar Pikiran Soal Mitigasi PHK, Dasco Bertemu dengan Pimpinan Organisasi Buruh
"Memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK misal dengan melalui pelatihan Reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain," jelasnya.
"SATGA PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, Akademisi ahli ketenagakerjaan," pungkasnya.
Pembahasan Satgas PHK
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.
"Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/4).
Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.
Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.
"Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi," kata Jumhur.
Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.
"Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama," sambung Jumhur.
Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.
"Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.
