AKSI Tolak Rencana Kemenkebud: Negara Menulis Sejarah Merupakan Sesuatu yang Janggal

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 19 Mei 2025 | 20:46 WIB
AKSI Tolak Rencana Kemenkebud: Negara Menulis Sejarah Merupakan Sesuatu yang Janggal
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menegaskan menolak rencana Kementerian Kebudayaan Fadli Zon menulis ulang Sejarah Indonesia. Penolakan ditegaskan saat beraudiensi dengan Anggota DPR, Senin 19 Mei 2025. [Suara.com/Bagaskara]

"Yang era prasejarah sampai yang era misalnya perjuangan kemerdekaan dan sampai yang sekarang gitu kontemporer. Ya tentu saja. Ya tentu saja (peristiwa politik)," katanya.

Soal mekanismenya, kata dia, penulisan ulang sejarah ini tidak dimulai dari nol. Akan tetapi melanjutkan dan melengkapi sejarah Indonesia yang sudah ada.

"Jadi kita akan berangkat tentu dari apa yang sudah ditulis dan kita melakukan update, penambahan-penambahan, data dan sebagainya," katanya.

Rencana Kemenkebud untuk menyusun ulang narasi sejarah Indonesia mencuat sebagai isu strategis yang memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

Gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa Sejarah Indonesia yang selama ini diajarkan dan didokumentasikan masih menyimpan banyak ketimpangan naratif, dominasi perspektif penguasa, dan pengabaian terhadap peran sejumlah kelompok dan tokoh non-arus utama dalam perjalanan bangsa.

Fadli Zon menilai bahwa penulisan sejarah Indonesia selama era Orde Baru hingga Reformasi masih sarat kepentingan politik dan belum sepenuhnya menggambarkan keragaman serta kompleksitas perjalanan bangsa.

Ia kemudian mengusulkan perlunya 'rekonstruksi sejarah' sebagai bagian dari agenda dekolonisasi narasi dan penguatan identitas nasional yang lebih inklusif.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-11 untuk media Suara.com. (Suara.com/Novian)
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon berencana menulis kembali Sejarah Indonesia yang dianggapnya sarat dengan kepentingan. Namun hal tersebut menimbulkan pertentangan. (Suara.com/Novian)

Rencana ini mencakup revisi kurikulum sejarah nasional, digitalisasi arsip dan dokumen sejarah alternatif, serta pelibatan sejarawan independen dan komunitas budaya lokal dalam penulisan ulang sejarah.

Kementerian juga ingin meninjau kembali narasi-narasi sejarah terkait peristiwa besar seperti 1965, perlawanan lokal terhadap penjajahan, serta peran perempuan, kelompok adat, dan minoritas dalam perjuangan kemerdekaan.

baca juga

Namun, inisiatif ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak khawatir langkah ini justru dapat membuka ruang bagi politisasi sejarah yang baru, terutama karena latar belakang ideologis Fadli Zon dan afiliasinya dengan kekuatan politik tertentu.

Sementara di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa narasi sejarah yang dibangun ulang akan dimanfaatkan untuk membingkai ulang identitas nasional secara sempit dan eksklusif.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sempat Bertemu Megawati Sebelum Saksikan Teater, Fadli Zon Ungkap Isi Pembicaraannya

Sempat Bertemu Megawati Sebelum Saksikan Teater, Fadli Zon Ungkap Isi Pembicaraannya

News | Rabu, 16 April 2025 | 06:46 WIB

Ada Fadli Zon hingga Pram-Rano, Megawati Saksikan Teater Seni Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

Ada Fadli Zon hingga Pram-Rano, Megawati Saksikan Teater Seni Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

News | Selasa, 15 April 2025 | 21:15 WIB

Ray Sahetapy Wafat: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kenang Sosok Aktor Kawakan

Ray Sahetapy Wafat: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Kenang Sosok Aktor Kawakan

News | Rabu, 02 April 2025 | 06:34 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×