Demokrat Desak Gubernur Pramono Lanjutkan Program KTV Buatan AHY

Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melanjutkan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Program ini awalnya dirintis pada era eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan itu disampaikan Mujiyono usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Minggu 22 Juni 2025.

Menurutnya, program KTV terbukti mampu menata kawasan kumuh dan memberikan kepastian hukum bagi warga.

"Waktu Pak AHY jadi Menteri ATR/BPN, ada dua proyek percontohan KTV, di Palmerah dan Tanah Tinggi. Hasilnya, warga tak hanya dapat hunian yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” kata Mujiyono.

Program KTV merupakan skema pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik warga, yang digabungkan secara konsolidatif. 

Untuk kawasan Palmerah, misalnya, hunian semula yang padat dan sempit kini telah berubah menjadi bangunan empat lantai dengan unit layak huni.

"Dulu di sana kumuh dan sempit, sekarang setiap unit dapat cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Ini harus diteruskan," ucapnya.

Ia menilai, program ini sangat potensial menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan permukiman di Jakarta, asal diikuti dengan pendekatan komunikasi yang intensif.

Mujiyono menekankan pentingnya sosialisasi dan transparansi agar warga memahami mekanisme kepemilikan unit dan pembagian lahan secara adil.

Ia juga menyoroti beban biaya sewa hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, tarif Rusunawa di Jakarta berada di kisaran Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan, belum termasuk biaya listrik dan air.

Ia berharap ke depan Pemprov Jakarta bisa meninjau ulang struktur tarif sewa, agar selaras dengan kondisi ekonomi warga kelas bawah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bakal memprioritaskan pembangunan hunian di atas gedung layanan publik di sepuluh lokasi yang tersebar di wilayah ibu kota. 

Rencana tersebut disampaikan Pramono dalam rapat paripurna HUT ke-498 Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu 22 Juni 2025.