REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan dua program strategis nasional, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Penyediaan Tiga Juta Rumah.
Kedua program ini masuk dalam agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan dipantau secara berkala.
Arahan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Rapat tersebut turut dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan PKG dan program tiga juta rumah, dan diikuti oleh seluruh jajaran pemda.
“Mohon dipercepat, kami akan mengecek terus,” ujar Ribka.
Percepatan pelaksanaan ini disebutnya merujuk pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ribka menyebut, penyediaan tiga juta rumah merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo, dan oleh karenanya membutuhkan dukungan nyata dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.
Ia juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk aktif menyosialisasikan program ini.
“Sehingga sangat kami mengharapkan kerja samanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Ribka.
Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran Pemda dalam menyukseskan program PKG yang akan menyasar puluhan juta anak sekolah.
“Di bulan Juli 2025, 53 juta anak usia sekolah di 282.000 sekolah akan menjadi sasaran kita,” jelas Menkes.
Budi berharap kepala daerah dapat menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan satuan pendidikan mendukung penuh pelaksanaan PKG. Ia juga mengingatkan agar anggaran kesehatan yang sudah tersedia di daerah dapat digunakan untuk mendukung program tersebut.
Tak hanya itu, pelaksanaan PKG di sekolah, menurut Budi, menjadi momentum untuk memperbarui alat kesehatan, sekaligus menanamkan kesadaran hidup sehat sejak usia dini.
“Jadi untuk bisa menciptakan masyarakat yang sehat, itu sejak dini kita harus ajarin anak-anak bagaimana pola hidup sehat,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menyampaikan bahwa target tiga juta rumah akan menyasar wilayah perkotaan, perdesaan, hingga kawasan pesisir.
Namun, ia menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menindaklanjuti kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB.
“Untuk mencapai target tersebut tentunya dibutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholders, seluruh ekosistem perumahan,” ucap Imran.
Imran menegaskan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pembebasan retribusi PBG dan BPHTB menjadi instrumen penting percepatan program.
Namun demikian, masih terdapat empat daerah yang belum menerbitkan Perkada: Kabupaten Kepulauan Yapen, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Sorong Selatan. Ia mendesak agar regulasi tersebut segera ditetapkan demi mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi MBR.
TERPOPULER
