Suara.com - Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) tampak mulai kehilangan kesabaran. Hal itu setelah surat permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah tak digubris oleh pimpinan DPR dan MPR.
FPPTNI kini memberikan tenggat waktu satu bulan dan mulai melancarkan lobi politik langsung ke para jenderal yang duduk di parlemen.
Langkah ini diambil setelah para purnawirawan merasa usulan mereka hanya dianggap angin lalu oleh para elite politik di Senayan.
"Kita menerima info saat ini memang dari DPR masih menyikapi nya dengan hati-hati," kata Sekretariat FPPTNI, Bimo Satrio, saat dihubungi Suara.com, Rabu (2/7/2025).
"Dari purnawirawan menanggapi untuk memberikan waktu 1 bulan," sambungnya.
Tak hanya memberi ultimatum, FPPTNI juga bergerak aktif di level akar rumput parlemen. Mereka sadar, untuk menggulirkan hak angket pemakzulan, dibutuhkan syarat minimal 25 anggota DPR dari dua fraksi berbeda.
"Dan saat ini kami sedang mencoba melobi anggota DPR RI yang memiliki background purnawirawan TNI atau dari Keluarga besar Purnawirawan TNI. Untuk memberikan usulan, di mana sesuai peraturan DPR, 25 anggota DPR RI Dari 2 fraksi bisa memberikan rekomendasi atau usulan kepada pimpinan DPR," jelas Bimo.
Sementara di MPR, Bimo menyebut usulan mereka sudah mulai dikaji.
"Namun kita mendapat info untuk di MPR sudah dilakukan pengkajian di Sekertariat MPR mengenai usulan pemakzulan Wapres ini," pungkasnya.
Sikap proaktif para purnawirawan ini kontras dengan respons dingin dari pimpinan DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima surat tersebut, dengan alasan baru memasuki masa sidang.
"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).
"Masih banyak surat yang menumpuk namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya," tambah dia.
Sikap serupa ditunjukkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang beralasan perlu berhati-hati karena ada banyak surat yang mengatasnamakan purnawirawan.
"Jadi kita mesti sikapi hati hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," kata Dasco.
Pengamat politik dari Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai sikap DPR ini sebagai langkah dilematis. Menurutnya, isu pemakzulan ini sangat sensitif karena bisa memicu konflik antara Presiden Prabowo Subianto dengan pendahulunya, Joko Widodo.
TERPOPULER
