"Jika hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas, kebijakan ini bisa berdampak pada kesehatan mental, terutama bagi ibu dan anak, serta meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," jelas Nurhadi.
Dalam pembangunan kawasan perumahan dibutuhkan pendekatan yang komprehensif.
Dijelaskan Nurhadi, suatu perumahan setidaknya harus memenuhi setidaknya fasilitas dasar seperti akses bersih, sanitasi, akses transportasi, akses ke tempat kerja, dan layanan kesehatan.
“Rumah tanpa pelayanan bukanlah rumah. Namun, itu adalah tempat berlindung tanpa martabat,” tegasnya.
Di sisi lain rumah berukuran 18 meter persegi juga berpotensi menciptakan kawasan kumuh, dan slam area. Terlebih yang menempati adalah masyarakat berpenghasilan rendah dalam satu lokasi.
Nurhadi menyarankan pemerintah dapat, daripada membuat hunian berukuran sempit, solusi alternatifnya dengan membangun rumah susun. Menurutnya dengan anggaran yang sama hunian yang layak bisa terpenuhi, serta didukung fasilitas yang memadai.
"Perlu dilakukan survei langsung kepada masyarakat MBR. Bagaimana yang mereka anggap sebagai rumah layak. Konsultasi ulang dengan calon penghuni sangat diperlukan," kata dia.
TERPOPULER
