Menurutnya, bisa mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia.
“Misalnya, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan. Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kalau IKN belum merasa siap secara legal dan adiministrasinya ditetapkan segai ibu kota negara baru, pemerintah harus segera mengambil upaya moratorium pembangunan.
“Pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” katanya.
Dengan situasi anggaran dan dinamika politik kekinian, kata dia, pemerintah bisa menjadikan IKN sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur untuk sementara waktu, sembari mengukuhkan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara lewat revisi terhadap UU No. 3 Tahun 2022.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” pungkasnya.
