PAN Puji PDIP Jadi Penyeimbang Pemerintah: Mirip Kami Dulu...

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyambut positif sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi penyeimbang pemerintahan.

Eddy menilai bahwa sikap yang ditunjukkan PDIP saat ini sudah sangat baik dan objektif. Ia memuji langkah partai tersebut yang tetap bisa mendukung hal-hal positif bagi negara, sambil memberikan koreksi jika diperlukan.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, sikap PDI-P sudah sangat baik, sangat guyub ya," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

"Dalam artian bahwa sebagai partai tetap bisa bersikap objektif menyampaikan sesuatu hal yang memang perlu ditegakkan. Kalau memang ada koreksi, itu dilakukan, tetapi tetap mendukung suatu hal yang baik," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa sikap PDIP tersebut mengingatkannya pada posisi yang pernah diambil PAN.

"Sikap PDIP itu pernah kita rasakan juga di PAN. Bahwa PAN ketika berada di luar pemerintahan, tidak ada representasi dalam pemerintahan, tetapi mendukung pemerintahan dan melakukan hal yang sama. Yang baik kita dukung sepenuhnya, dan yang sekiranya belum, ya tentu berikan kritik yang konstruktif," jelasnya.

Sebelumnya, PDIP kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan saat ini.

Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa peran ini sesuai dengan arahan tegas dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, posisi sebagai penyeimbang tidak mengharuskan PDIP untuk berada di dalam kabinet pemerintahan.

Ia menegaskan, bahwa bergabung atau tidaknya sebuah partai dalam pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden yang harus dihormati.

"Bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif, secara kualitatif terhadap pemerintahan," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Andreas menjelaskan, bahwa sebagai penyeimbang, PDIP dapat memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah yang prorakyat sekaligus melontarkan kritik yang membangun.

Menurutnya, kritik dan masukan dari luar pemerintahan justru dibutuhkan oleh presiden sebagai 'second opinion' untuk memantau jalannya program-program yang ada.

"Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah dan itu saya kira hal yang juga dihendaki oleh presiden," katanya.

"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan," sambungnya.