Infografis
Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan respons diplomatis namun menohok terhadap sikap politik PDI Perjuangan yang memilih menjadi kekuatan penyeimbang. Meski menghormati keputusan Megawati Soekarnoputri, PKB seolah menyindir halus dengan menyebut bahwa pilihan politik sebenarnya hanya ada dua; di dalam atau di luar pemerintahan.
Pada akhirnya, PKB menegaskan bahwa bola panas mengenai bagaimana menyikapi posisi 'abu-abu' PDIP ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP PKB, Syaiful Huda, menyatakan pihaknya menghargai kedaulatan PDIP dalam menentukan sikap politiknya. Menurutnya, keputusan Megawati sebagai politisi senior pastinya sudah melalui pertimbangan yang matang.
"Tentu semua partai punya kedaulatan masing-masing untuk menentukan sikap, tanpa terkecuali saya kira PDIP," kata Huda kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Namun, setelah memberikan penghormatan, Huda langsung menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, keputusan akhir tetap ada pada presiden.
"Tentu sikap kedaulatan masing-masing partai ini dalam konteks sistem presidensial kita kembalikan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo," jelasnya.
"Apakah posisi PDIP sebagai partai penyeimbang itu kira-kira dirasa cukup sampai di situ, atau seperti apa, ya kita serahkan kepada Pak Presiden."
PKB kemudian memaparkan cara pandang mereka yang lebih lugas dan seolah menjadi sindiran halus bagi posisi PDIP. Menurut Huda, dalam politik, tidak ada area abu-abu.
"Walaupun dalam cara pandang PKB memang pilihannya sebenarnya kalau tidak menjadi bagian dari partai pemerintah, berarti menjadi partai di luar pemerintahan. Itu saja cara pandang kami," tegas Huda.
Baca Juga: Mensesneg Bantah Istana Dalangi Munaslub Golkar: Jangan Kaitkan dengan Istana!
Ia pun memperjelas posisi partainya sendiri yang sudah mantap berada di barisan pendukung utama pemerintah.
"PKB memilih untuk menjadi bagian dari pemerintah seutuhnya," katanya.
Sebelumnya, PDIP memang kembali menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan penyeimbang. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa peran ini tidak mengharuskan mereka masuk kabinet.
Menurutnya, PDIP bisa mendukung program pemerintah yang pro rakyat, sekaligus melontarkan kritik yang ia sebut sebagai "second opinion" yang justru dibutuhkan oleh presiden.
"Bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif," ujar Andreas.
Kini, dengan sikap tegas dari PKB dan posisi "abu-abu" dari PDIP, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan format akhir dari konstelasi politik nasional.
