Suara.com - Nama Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) sekaligus relawan Jokowi, Silfester Matutina mendadak
menjadi pergunjingan publik selama hampir sepekan ini. Hal itu setelah terungkap jejak Silfester Matutina yang berstatus terpidana.
Pasalnya, meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wapres Jusuf Kalla alias JK oleh pengadilan pada 2019, Silfester masih bebas berkeliaran tanpa pernah dipenjara.
Di tengah rekam jejaknya sebagai terpidana menuai sorotan, status komisaris yang kini diemban oleh Silfester Matutina turut dikuliti oleh publik.
Diketahui, Silfester Matutina kini menjabat sebagai Komisaris Independen di ID Food (PT Rajawali Nusantara Indonesia).
Hal itu setelah mantan Menko Polhukam menyoroti sikap Kejaksaan Agung yang belum juga mengeksekusi Silfester meski kasusnya telah dinyatakan inkrah oleh pengadilan.
"Silfester belum dieksekusi selama 6 tahun sejak vonis pidananya inkracht. Mestinya Kejaksaan Agung menjelaskan: 1) Mengapa itu terjadi? 2) Langkah apa yg telah dan akan dilakukan sekarang?" kritik Mahfud MD lewat akun X pribadinya dikutip pada Selasa (12/8/2025).
Dia pun mewanti-wanti pihak kejaksaan agar segera menjelaskan kepada publik soal alasan Silfester belum juga dieksekusi terkait vonis 1,5 tahun penjara atas kasus JK.
"Rakyat berhak tahu tentang itu. Menakutkan, jika ada vonis yang tak dilaksanakan tanpa penjelasan," tulis Mahfud MD mengultimatum.
Sontak, cuitan Mahfud MD yang menyentil sikap kejaksaan langsung menuai atensi hingga dibanjir beragam komentar dari netizen.
Di tengah sorotan itu, publik pun turut mengungkit soal jabatan komisaris BUMN yang dipegang Silfester meski berstatus sebagai terpidana. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir pun ikut terseret soal jabatan Silfester di ID Food yang kini menuai polemik. Sebab, Erick Thohir diketahui menunjuk Silfester Matutina sebagai komisaris independen di ID Food pada Maret 2025 lalu.
Tak hanya Erick Thohir, akun X resmi Polri, @DivHumas_Polri turut dicolek netizen yang mempertanyakan soal SKCK berkaitan dengan status terpidana Silfester Matutina.
"Silfester Matutina jadi komisaris BUMN, secara administrasi apakah tidak butuh SKCK? Mustahil SKCK Silfester Matutina bisa terbit @DivHumas_Polri, jika tidak ada manipulasi data yg dilakukan oleh Silfester Matutina (tidak sedang menjalani hukuman). Bagaimana @erickthohir? tulis salah satu netizen.
"Lalu pak mentri mengangkatnya jadi komisaris biar Silfester bisa nyusu ke payudara raksasa bumn. mantapp kali dahh," sindir yang lain.
"Prof, berarti SKCK hanya berlaku untuk rakyat kah? Kira2 UU yg berkaitan tersebut bisa di ajukan judicial review tidak? Agar uu tersebut berlaku secara adil tanpa pandang bulu seperti di Korea selatan," timpal netizen lainnya.
TERPOPULER
