REGIONAL:
- Firma hukum Don Ritto menerima total biaya pendampingan hukum sebesar Rp14,4 miliar dari kasus LPEI dan impor baja.
- Saksi Rijani Tirtoso dan Tan Hendy Taizar mengungkapkan rincian kontrak fee tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta.
- Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah didakwa melakukan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukumannya.
Suara.com - Firma Hukum Don Ritto atau DR Law Firm disebut menerima fee total Rp14,4 miliar dari jasa pendampingan hukum kasus korupsi pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan impor baja.
Adapun nilai fee tersebut diduga mencapai Rp7,9 miliar dari LPEI dan Rp6,5 miliar dari PT Intisumber Bajasakti dalam perkara impor baja.
Hal itu disampaikan eks Dewan Direktur LPEI Rijani Tirtoso dan Vice Presiden PT Intisumber Bajasakti Tan Hendy Taizar dalam keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus ini menjerat tiga terdakwa, salah satunya ialah Mantan Jampidsus Febri Adriansyah. Kemudian, dua saksinya lainnya ialah Don Ritto dan Nurman Herin.
Awalnya, Rijani mengatakan nilai kontrak fee pendampingan hukum dengan DR Law Firm yang digunakan LPEI sebesar Rp7.925.000.000 (7,9 miliar).
"Masih di poin 8, di halaman berikutnya, di tanggal 28 April sampai dengan 28 September 2021 Saudara menerangkan bahwa atas penawaran Don Ritto, selanjutnya LPEI berkontrak dengan Don Ritto melalui surat perintah kerja sejumlah Rp7.925.000.000. Sesuai dengan rincian tabel, ada tabel detail yang Saudara sampaikan?" kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
"Iya, betul," jawab Rijani.
"Ya? Benar nilai kontrak ini?" tanya jaksa.
"Itu adalah rekapitulasi yang disusun dari divisi legal mulai dari awal kerja apa, penunjukan law firm DR sampai dengan proses penyusunan BAP. Namun demikian kembali saya ingin sampaikan kepada Bapak bahwa pada saat itu saya masih berstatus sebagai anggota dewan direktur," tutur Rijani.
Kemudian, Tan Hedy mengungkapkan nilai kesepakatan kontrak fee dengan DR Law Firm senilai Rp6,5 miliar untuk tahap penyidikan dan persidangan dalam kasus impor baja.
"Penawarannya kemudian Saudara bisa jelaskan berapa, apa, bagaimana penawaran yang disampaikan?" tanya jaksa.
"Itu total Rp6,5 miliar. Rp1,5 miliar itu di tahap penyidikan. Rp5 miliarnya itu di untuk dampingin di persidangan," sahut Tan.
"Jadi totalnya?" lanjut jaksa.
"Rp6,5 miliar," timpal Tan.
Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memeras pengusaha Tan Kian sebesar Rp55 miliar.
Untuk itu, jaksa mendakwa Febrie Adriansyah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana huncto Pasal II ayat (8) Lampiran I angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain itu, Febrie Adriansyah juga disebut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp346 miliar dan USD 440 ribu atau sekitar Rp7,9 miliar.
Dengan begitu, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 607 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
TERPOPULER