Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas mengancam akan menerapkan pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji 2023-2024.
Ancaman muncul setelah penyidik menemukan adanya indikasi penghilangan barang bukti oleh sebuah perusahaan swasta saat kantornya digeledah.
“Penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).
Budi menegaskan bahwa KPK tidak akan segan mengambil tindakan hukum atas upaya tersebut.
"Atas tindakan tersebut, KPK kemudian melakukan evaluasi dan tentunya penyidik tidak segan untuk mempertimbangkan pengenaan pasal 21, obstruction of justice, terhadap pihak swasta yang berupaya merintangi, menghalangi, salah satunya termasuk menghilangkan barang bukti dalam perkara haji ini,” tutur Budi.
Di sisi lain, Budi menyebut penggeledahan di Kantor Kementerian Agama berjalan kondusif, di mana KPK telah mengamankan aset berupa satu unit mobil, properti, serta dokumen dan barang bukti elektronik.
Gus Yaqut Dicekal
Eskalasi penyidikan ini terjadi hanya beberapa hari setelah KPK secara resmi mencegah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, bepergian ke luar negeri.
“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM,” kata Budi dalam keterangan terpisah, Selasa (12/8/2025).
Baca Juga: Geledah Kantor Swasta Terkait Korupsi Kuota Haji, KPK Tebar Ultimatum Ini
Selain Gus Yaqut (YCQ), pencekalan juga berlaku untuk eks Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz (IAA) dan seorang pihak swasta berinisial FHM.
Larangan ini berlaku selama enam bulan ke depan untuk memastikan ketiganya kooperatif selama proses penyidikan.
Kerugian Ditaksir Rp1 Triliun
KPK juga mengungkap skala kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari skandal ini. Berdasarkan perhitungan awal internal yang telah didiskusikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), angkanya sangat fantastis.
“Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (11/8/2025).
Ia menambahkan bahwa BPK akan melakukan audit lebih rinci untuk mendapatkan angka final.
Kasus yang telah naik ke tahap penyidikan ini berawal dari pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh Arab Saudi untuk tahun 2024.
![Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/07/32134-yaqut-cholil-qoumas-diperiksa-kpk.jpg)
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa menurut UU Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota seharusnya mengikuti rasio 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Dengan demikian, kuota tambahan 20.000 seharusnya dialokasikan sebanyak 18.400 untuk jemaah reguler dan 1.600 untuk jemaah khusus.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
"Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada."
Sebelumnya, Gus Yaqut telah diperiksa KPK selama lima jam pada Kamis (7/8/2025).
Usai pemeriksaan, ia mengaku bersyukur bisa memberikan klarifikasi.
“Alhamdulillah saya berterimakasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Gus Yaqut saat itu.
