Suara.com - Sejumlah anggota DPR RI yang kekinian dinonaktifkan usai jadi sorotan, ternyata secara teknis masih akan menerima gaji.
"Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ia mengatakan, sebenarnya dalam aturan di Parlemen tidak mengenal namanya istilah nonaktif. Namun ia menghormati keputusan masing-masing partai.
"Baik Tatib maupun Undang-undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif," katanya.
"Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, Golkar, dan seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu," sambungnya.
Kendati begitu, menanggapi pertanyaan apakah anggaran gaji untuk anggota DPR nonaktif masih dialokasikan oleh Banggar, Said menegaskan bahwa posisi anggaran tersebut tidak lagi berada di Banggar.
"Kan tidak di Banggar lagi posisinya, Banggar sudah memutuskan," ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa semua soal pencabutan tunjangan atau pun gaji akan diputuskan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.
"Ya kita tunggu keputusan BURT," pungkasnya.
Sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan di antaranya dari fraksi NasDem ada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari fraksi PAN Eko Patrio dan Uya Kuya. Kemudian juga fraksi Golkar ada Adies Kadir.
Kelima politikus itu dinonaktifkan oleh partainya masing-masing butut aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh hingga memakan koban di sejumlah wilayah Indonesia.
TERPOPULER
