Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi

Suara.com - Analis politik sekaligus pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menegaskan bahwa publik tidak boleh dibius oleh kegaduhan politik pasca peristiwa agustus 2025. Menurutnya, yang harus dikedepankan adalah bukti nyata bahwa Polri di era Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja maksimal menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, dan menghadirkan rasa keadilan.

Sebagai akademisi dengan latar belakang filsafat politik dari Universitas Indonesia dan Universität Wien, Austria, serta mantan Direktur Utama LKBN Antara, Boni menilai framing politik yang mengaitkan reformasi Polri dengan pergantian pucuk pimpinan adalah sesat logika.

"Kalau kita objektif, di bawah Jenderal Sigit, Polri telah membuktikan kerja nyata yang memperkuat sendi bangsa, bukan melemahkannya," ujar Boni dalam keterangannya yang diterima, Minggu (28/9/2025).

Boni mengingatkan publik untuk tidak terjebak pada opini liar yang penuh spekulasi.

"Suara gaduh tidak boleh menutupi fakta, capaian Presisi Polri nyata, terukur, dan telah dirasakan rakyat,” katanya.

Menurutnya, Polri di era Jenderal Sigit memainkan peran penting dalam membangun literasi kebangsaan. Seperti, Program Polri Goes to Campus mempertemukan mahasiswa dengan aparat dalam ruang dialog sehat. Inisiatif seperti Polisi Sahabat Anak dan Polisi Cilik melatih disiplin sejak dini, sementara di wilayah 3T, polisi hadir mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Polri juga memberi beasiswa bagi anak anggota maupun masyarakat kurang mampu, serta mengamankan pelaksanaan ujian nasional. "Kebijakan Kapolri jelas menyeluruh, anak terlindungi di jalan, di sekolah, dan di ruang digital. Ini adalah investasi sosial untuk masa depan bangsa," ungkap Boni.

Di era digital, Polri aktif melakukan patroli siber untuk menangkal predator online dan konten berbahaya, serta menyelenggarakan penyuluhan anti-bullying dan narkoba di sekolah-sekolah. Menurut Boni, hal ini menunjukkan Polri memahami bahwa keamanan generasi muda sama pentingnya dengan penegakan hukum.

Ia juga menyoroti kiprah Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Satgas Pangan mengawasi distribusi beras, minyak goreng, dan pupuk bersubsidi agar tidak dimonopoli mafia. Polri juga menindak tegas mafia BBM meskipun berhadapan dengan kepentingan besar.

"Keamanan distribusi kebutuhan pokok adalah fondasi ekonomi sehat, dan Polri hadir di garis depan untuk menjaganya," ujarnya.

Di pasar tradisional, kehadiran aparat menjaga kestabilan harga dan memberi pendampingan pada UMKM agar terlindungi dari praktik curang.

Selain itu, Polri memperkuat komitmen terhadap kebebasan pers melalui kerja sama dengan Dewan Pers, membuka media center 24 jam, dan menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi wartawan daerah untuk melawan hoaks.

"Keterbukaan adalah strategi legitimasi, bukan kelemahan," tegas Boni.

Boni juga menyinggung langkah Kapolri Jenderal Sigit membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri melalui Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025 tertanggal 17 September 2025. Tim ini beranggotakan 52 pejabat tinggi dan menengah Polri, dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, dengan Kapolri sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat.

Menurut Boni, keberadaan tim ini adalah bukti bahwa Polri tidak menutup diri terhadap masukan.

"Kapolri sudah menegaskan, tim ini tidak hanya bekerja berdasarkan arahan internal atau Komite Reformasi Polri, tetapi juga membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sipil serta pakar independen. Ini langkah maju dalam demokratisasi kelembagaan," jelas Boni.

Kapolri Jenderal Sigit sendiri menegaskan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri bukan tandingan Komisi Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Beberapa hari ke depan kami akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk ikut berbicara dan memberi masukan, sehingga menjadi satu rangkuman besar," ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Boni menegaskan bahwa upaya mem-framing seolah ada pertentangan antara Presiden dan Kapolri adalah narasi yang menyesatkan.
"Mereka yang terus menggoreng isu semacam ini sesungguhnya sedang mengadu domba dan merusak kepercayaan publik. Hubungan Presiden dan Kapolri adalah kemitraan strategis, dan mengadu keduanya sama saja dengan mengguncang stabilitas nasional," ujar dia.

Boni mengingatkan, Pasal 30 UUD 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR.

"Dengan kerangka itu, tudingan bahwa Kapolri berseberangan dengan Presiden adalah ilusi politik. Yang ada justru soliditas. Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Presisi telah membuktikan Polri bisa modern, humanis, dan transparan," kata Boni.

Menurutnya, fakta ini jangan dikaburkan oleh riuh politik.

"Mari berpijak pada data, merasakan dampaknya, dan mendukung mereka yang sungguh bekerja," pungkas Boni.