Sebut Lonjakan Korban Keracunan MBG Capai 8.649 Anak, JPPI Minta Program Dihentikan

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah menjadi tragedi buruk akibat adanya keracunan massal.

Data per 27 September 2025 dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), korban keracunan telah mencapai 8.649 anak, melonjak 3.289 anak hanya dalam dua pekan terakhir.

Pada September 2025, angka kasus keracunan terus meningkat setiap minggunya. Lonjakan tertinggi terjadi pada periode 22–27 September dengan penambahan 2.197 anak.

Selama bulan September ini, jumlah korban keracunan per minggu selalu mengalami peningkatan. Korban terbanyak terjadi pada periode 22-27 Sepet 2025 dengan total korban mencapai 2.197 anak.

“Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam pernyataannya, Senin (29/9/2025).

JPPI mengecam respons pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi yang terdapat kasus keracunan.

Ubaid menilai pendekatan ini tambal sulam dan tidak menyelesaikan akar masalah.

Menurutnya, keracunan hanyalah puncak gunung es padahal masalah MBG lebih komplek dari itu.

"Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total,” ungkap Ubaid.

Sehingga JPPI mendesak Presiden Prabowo menghentikan sementara seluruh dapur MBG, mereformasi Badan Gizi Nasional (BGN) agar dipimpin tenaga profesional, serta membangun mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik yang transparan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung agar tata kelola MBG diperbaiki secara menyeluruh.

Kemudian pemerintah menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi dan investigasi.

Selanjutnya, setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli.