Infografis
-
Presiden Prabowo menghadiri seremoni akad massal 26.000 unit KPR FLPP, bagian dari Program 3 Juta Rumah.
-
Menteri PKP Maruarar Sirait apresiasi dukungan lintas kementerian, termasuk Kemendagri dan Kemenkeu.
-
Program perumahan dirancang agar terjangkau, berkualitas, dan jadi motor penggerak ekonomi nasional.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menghadiri seremoni akad massal 26.000 unit kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Bogor, Senin (29/9/2025). Acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Prabowo menegaskan, kepemilikan rumah layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, sektor perumahan juga diyakini menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional.
"Perumahan selain memenuhi kebutuhan penting bagi rakyat, terutama yang MBR. (Perumahan) juga merupakan motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," ujar Prabowo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, kesuksesan Program 3 Juta Rumah turut ditopang oleh sejumlah kebijakan lintas kementerian. Salah satunya datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan biaya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Menurut Ara, kebijakan tersebut sudah diterapkan di sebagian besar daerah. "Saya sampaikan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian karena telah membantu pembebasan BPHTB dan PBG. Ini peran penting Pak Tito,” kata Ara.
Ia menambahkan, Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut turut berperan dengan menambah alokasi anggaran perumahan secara signifikan.
“Contohnya, anggaran untuk rumah tidak layak huni tahun ini naik signifikan dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit, atau meningkat hampir delapan kali lipat. Itu bukti keberpihakan pemerintah,” jelasnya.
Pemerintah juga telah menetapkan kuota FLPP sebesar 350.000 unit untuk tahun anggaran 2025. Skema pembiayaan ini dijalankan melalui pola blended-finance, dengan 75 persen dana bersumber dari pemerintah melalui BP Tapera dan 25 persen sisanya dari kontribusi perbankan maupun lembaga pendukung seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Skema tersebut dirancang agar pendanaan lebih optimal, tetap terjangkau bagi MBR, sekaligus mendorong percepatan target Program 3 Juta Rumah.
Baca Juga: Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!
Ara menekankan, kualitas program perlu dijaga di samping penyerapan anggaran.
“Jangan hanya mengejar penyerapan tinggi, tapi juga harus berkualitas. Kalau penyerapan besar tapi ada penyalahgunaan, itu bisa berujung pada korupsi,” tegasnya.
Program 3 Juta Rumah sendiri menjadi prioritas pemerintah untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas.
Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program ini juga ditopang oleh dukungan pemerintah daerah yang diarahkan Kemendagri melalui kebijakan penghapusan BPHTB, pembebasan biaya PBG, serta penguatan regulasi di tingkat daerah.
