Prabowo Bakal Teken Perpres Tata Kelola MBG, Puan: Jangan Sampai MBG Bermasalah Lagi di Lapangan

Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyambut baik rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola makanan bergizi gratis (MBG).

Menurut Puan, Perpres ini akan menjadi payung hukum yang krusial untuk memastikan program peningkatan gizi anak-anak Indonesia berjalan optimal dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari.

Puan menjelaskan bahwa program MBG adalah inisiatif penting untuk generasi penerus bangsa, bahkan Presiden sendiri telah menekankan urgensi program ini.

Namun, ia mengakui adanya kebutuhan untuk evaluasi menyeluruh dan perbaikan.

"DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ia juga mengonfirmasi telah menerima laporan bahwa Perpres tersebut akan segera dikeluarkan.

"Akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan," tegas Puan.

Puan berharap semua pihak dapat bersama-sama mendorong dan mendukung perbaikan di lapangan, karena meskipun program ini sangat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, proses dan mekanismenya harus dievaluasi secara total.

"Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendorong mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait," katanya..

"Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo akan segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola makanan bergizi (MBG).

Penandatanganan ini diharapkan dapat dilakukan sebelum tanggal 5 Oktober 2024.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI, Bambang Eko Hariyanto, menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi belakangan ini.

Bambang menjelaskan bahwa draf Perpres tersebut sudah diajukan kepada Presiden.

"Sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat Presiden akan tanda tangan," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).