Hadirkan Pemerataan Pembangunan Sampai ke Papua, Soeharto Dinilai Layak Sandang Pahlawan Nasional

Suara.com - Dukungan agar Presiden ke-2 RI, Soeharto terus mengalir deras.

Kali ini dukungan datang dari tokoh Papua yang juga merupakan anggota DPR Fraksi Golkar Robert J. Kardinal.

Menurutnya, Soeharto sangat layak menyandang gelar Pahlawan Nasioan karena kontribusinya yang besar bagi pembangunan di Papua.

"Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an," tegas Robert dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu (8/11/2025)..

Sebagai latar, sebelum menjabat sebagai Presiden, Soeharto dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.

Dalam kapasitas sebagai Panglima Mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora).

Bagi Robert, strategi militer yang terencana dan koordinasi lintas matra yang dipimpin SOeharto sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda, sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional.

Puncaknya, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

“Jadi peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Robert.

Menurutnya, keberhasilan Soeharto dalam Operasi Mandala menjadi bukti kepemimpinan strategis dan nasionalismenya yang tinggi.

"Ia mampu memadukan kekuatan militer dan diplomasi untuk mencapai tujuan nasional,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Robert menilai kepemimpinan Soeharto juga meninggalkan legacy yang membekas sampai saat ini di Papua.

Salah satu kebijakan monumental Soeharto yang turut mengubah Papua adalah program transmigrasi nasional pada tahun 1980-an, yang menekankan pemerataan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.

Harus diakui, kata Robert, ketika Soeharto mulai memimpin, sebagian besar wilayah Papua masih tertinggal dalam pembangunan.

Infrastruktur minim, mobilitas penduduk terbatas, dan ketimpangan ekonomi sangat mencolok dibanding wilayah barat Indonesia.

"Melalui program transmigrasi, Pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk pemukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua," ujarnya

Kebijakan ini, bagi Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional.

Soeharto menekankan bahwa seluruh warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera di tanah airnya sendiri.

Melalui program transmigrasi ini, Pemerintah membangun kawasan permukiman lengkap dengan fasilitas dasar, rumah, sekolah, puskesmas, lahan garapan, hingga jalan penghubung. Dari situlah lahir pusat-pusat pertanian baru seperti di Manokwari, Merauke, Timika, dan Nabire.

"Program transmigrasi ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga _nation building_. Dengan mengalirkan penduduk dari berbagai daerah ke Irian Jaya, program ini memperkuat rasa persaudaraan sebangsa dan mempererat kehadiran negara di wilayah yang jauh dari pusat Pemerintahan. termasuk di ujung timur Nusantara," bilangnya.

Bagi mantan Ketua Fraksi Golkar ini, kontribusi Soeharto dalam mempertahankan wilayah, menegakkan kedaulatan negara sekaligus menghadirkan pembangunan dan kesejahteraan yang merata di seluruh kawasan, merupakan dasar yang kuat untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Karena itu, dia mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

"Dengan fakta historis dan kontribusi konkret tersebut, kami meminta Pemerintah dapat mempertimbangkan secara objektif dan menyeluruh untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai bagian dari penghormatan atas jasa-jasanya bagi kedaulatan Republik Indonesia," pungkasnya.