Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional

Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berperan strategis dalam mendukung program nasional. Hal ini disampaikan Ribka pada acara High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Kota Denpasar, Jumat (14/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Ribka menyoroti peran TPID Bali dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru. Ia mengapresiasi capaian inflasi di tingkat provinsi yang berada pada level 2,61 persen. Angka ini sesuai dengan target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Inflasi Bali 2,61 [persen], ini sangat-sangat aman. Kalau nasional tadi dua sekian sampai tiga ya, Bali 2,61 [persen]. Ini luar biasa sekali, ini sudah terjaga aman, dengan terjaganya 2,61 [persen], semua pelaku ekonomi ini [terjaga], baik sebagai konsumen, maupun pelaku ekonomi,” ungkapnya.

Ribka turut meminta pemerintah daerah (Pemda) di Bali untuk memperhatikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi seperti bawang putih, bawang merah, dan udang. Ia menilai Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian sehingga distribusi sejumlah komoditas dapat dijaga dengan baik. Dengan potensi ini, ia berharap inflasi Bali dapat terus dikendalikan, bahkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita terus juga tingkatkan [potensi] selain sektor pariwisata, tetapi juga mungkin di pertanian, perikanan, atau sektor lain, Pak Gubernur. Ini perlu kita tingkatkan juga, itu akan lebih baik lagi supaya [meningkatkan] pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 8 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, daerah didorong agar berkontribusi secara optimal. Menurut Ribka, ada dua “mesin” yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, yakni mesin birokrasi pemerintahan dan mesin sektor swasta. Keduanya harus dijaga dan diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Artinya dari mesin birokrasinya, kemudian mesin swasta, kemudian mempermudah iklim investasi ini juga sangat penting sekali, Pak Gubernur, supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.

Meski demikian, Ribka mengingatkan Provinsi Bali terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data yang ia sampaikan, realisasi pendapatan Provinsi Bali telah mencapai 86 persen, namun realisasi belanja masih berada pada angka 65 persen, padahal sudah memasuki bulan November.

“Tolong nanti Pak Sekda digenjot [realisasi belanjanya], juga para kepala SKPD-nya [diingatkan]. Apakah ini realisasi masih ada di 65 [persen], karena tadi, Bali luar biasa pendapatannya cukup tinggi walaupun hanya dari sektor pariwisata. Tetapi, belanjanya harus kita percepat,” tegasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, para bupati dan wali kota, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Bali atau yang mewakili.***