Infografis
-
Buruh gelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP DKI menjadi Rp6 juta.
-
Massa aksi gagal bertemu Gubernur Pramono Anung karena jadwal yang padat.
-
Aspirasi buruh diterima Pemprov DKI sambil menunggu pedoman resmi dari pemerintah pusat.
Suara.com - Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (17/11/2025), menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi Rp6 juta untuk tahun 2026. Namun, keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tidak terwujud.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta, Syarifudin, menjelaskan bahwa Gubernur tidak dapat menemui massa aksi karena telah memiliki jadwal kegiatan yang padat dan sudah diagendakan jauh-jauh hari.
“Tentunya Pak Gubernur sudah punya jadwal kegiatan yang sudah diagendakan sebelumnya. Ketika hari ini tidak bisa bertemu, kami harap para buruh bisa memahami itu,” ujar Syarifudin usai menemui perwakilan buruh.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa Pemprov DKI tetap membuka ruang dialog. Sejumlah perwakilan massa aksi telah diterima oleh beberapa pejabat, termasuk Kepala Badan Kesbangpol, Kadisnaker, dan Kasatpol PP.
“Kepala Badan Kesbangpol, Kadisnakertrans, dan Kasatpol PP sudah membuka pintu dan menerima mereka,” tuturnya.
Syarifudin menambahkan, Pemprov DKI mengapresiasi aspirasi yang disampaikan dan akan terus berkomunikasi dengan para buruh. Saat ini, pemerintah masih menunggu pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait mekanisme penetapan UMP tahun mendatang.
Ia pun meminta seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas sambil menunggu proses pembahasan UMP di Dewan Pengupahan.
