- KPK masih mengikuti perkembangan jalannya sidang kasus ini.
- Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk memeriksa Bobby.
- KPK hingga saat ini belum ada rencana untuk memanggil Bobby Nasution.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum mengendus keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.
“Sampai dengan saat ini belum (endus keterlibatan Bobby). Jadi kita fokus di dalam pihak-pihak yang diduga melakukan suap pihak pemberi dan juga pihak-pihak yang diduga menerima suap terkait dengan proyek pengadaan jalan, baik di proyek-proyek di PUPR Provinsi ataupun di BJN wilayah sumut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
Budi juga menjelaskan bahwa pihaknya masih mengikuti perkembangan jalannya sidang kasus ini meski Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk memeriksa Bobby.
“Hakim juga menyatakan akan melihat nanti keterangan dari saksi-saksi lainnya,” ujar Budi.
"Jadi ini kan masih berprogres, jadi kita sama-sama tunggu nanti fakta-fakta apa saja yang kemudian juga muncul di persidangan," katanya menambahkan.
Dia juga memastikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menjadwalkan pemanggilan terhadap menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
“Jadi gini, dalam proses penyidikan hakim memang punya kewenangan untuk meminta JPU menghadirkan pihak-pihak lain untuk memperkuat proses pembuktian dalam persidangan perkara dimaksud,” ucap Budi.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara ke Pengadilan Negeri Medan.
Adapun terdakwa yang dilimpahkan ialah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar, dan PPK Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatra Utara, Heliyanto.
“Selanjutnya kita tunggu penetapan majelis untuk jadwal sidangnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka sehingga KPK mengajak masyarakat untuk turut mengikuti jalannya persidangan sebagai salah satu bentuk pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi.
TERPOPULER
