Prabowo: Bantuan Bencana Dibuka Seluas-luasnya, Tapi Harus Transparan dan Tanpa Kepentingan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera. Namun, seluruh bantuan harus disalurkan melalui mekanisme resmi yang jelas, transparan, dan tidak disertai kepentingan apa pun.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 hunian bagi pengungsi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis. Prabowo menekankan bahwa setiap sumbangan dari masyarakat, komunitas, hingga diaspora daerah perlu dikoordinasikan dengan pemerintah agar penyalurannya tepat sasaran.

"Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya, tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silahkan, monggo. Bikin surat, saya menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan kalau memang dia membantu," ujar Prabowo.

Menurut Presiden, mekanisme resmi sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat terdampak, sekaligus mencegah persoalan di kemudian hari. Pemerintah, kata dia, tidak ingin niat baik masyarakat justru menimbulkan masalah akibat prosedur penyaluran yang tidak tertib.

Prabowo menyebutkan, potensi bantuan dapat datang dari berbagai kalangan, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas masyarakat Indonesia lainnya di luar negeri yang merasa terpanggil membantu korban bencana.

Seluruh bentuk bantuan tersebut akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden juga membuka kemungkinan pembentukan rekening khusus bantuan pascabencana agar masyarakat dapat menyalurkan donasi secara langsung dengan tetap berada dalam pengawasan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa prinsip ketulusan harus menjadi dasar utama dalam pemberian bantuan. Ia mengingatkan agar tidak ada bantuan yang disertai tuntutan atau kepentingan tertentu di kemudian hari.

"Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan, dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih," imbuhnya.