REGIONAL:
Suara.com - Prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan di Pendapa Sasana Sewaka, Keraton Kasunanan Surakarta, berujung ricuh pada Minggu (18/1/2026).
Insiden ini dipicu oleh penolakan salah satu kubu terhadap penetapan pengelola cagar budaya keraton.
Berikut adalah fakta-fakta krusial terkait ketegangan tersebut:
1. Penyerahan SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026
Agenda utama pertemuan tersebut adalah penyerahan SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 yang dilakukan oleh Menbud Fadli Zon.
Surat tersebut menunjuk Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KG-PA) Tedjowulan sebagai pelaksana pelindungan dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Surakarta peringkat nasional.
2. Perseteruan Dua Klaim Tahta PB XIV
Kericuhan melibatkan dua kelompok yang bersitegang mengenai suksesi tahta pasca-kepemimpinan PB XIII, yakni:
Kubu SISKS Pakubuwono XIV Hangabehi: Didukung oleh Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), Gusti Moeng.
Kubu SISKS Pakubuwono XIV Purboyo: Didukung oleh GKR Pakubuwono (ibunda) dan GKR Panembahan Timoer Rumbai.
3. Kronologi Interupsi di Sasana Sewaka
Acara awalnya berlangsung kondusif dan dihadiri oleh jajaran tokoh seperti Wali Kota Solo Respati Ardi serta anggota DPRD Sekar Tandjung. Namun, suasana berubah drastis setelah lagu Indonesia Raya berkumandangkan:
GKR Pakubuwono dan GKR Panembahan Timoer masuk dan duduk di barisan depan tamu undangan.
Pendukung kubu Purboyo membagikan selebaran surat keberatan atas penunjukan KG-PA Tedjowulan.
Selebaran tersebut sempat ditarik paksa oleh pendukung kubu Hangabehi, namun dibagikan kembali.
4. Aksi Ambil Alih Podium dan Pemadaman Mikrofon
Saat Fadli Zon bersiap menyerahkan SK, GKR Panembahan Timoer tiba-tiba naik ke podium untuk menyampaikan interupsi. Aksi ini memicu kemarahan ratusan abdi dalem dari kubu Hangabehi.
Teriakan Penolakan: Ratusan abdi dalem meneriakkan perintah agar GKR Timoer turun dari panggung.
Sabotase Suara: Petugas sound system mematikan mikrofon saat GKR Timoer mulai berbicara.
Pengusiran: Sejumlah abdi dalem merangsek maju untuk mendesak GKR Timoer meninggalkan lokasi karena dianggap mengganggu jalannya acara resmi negara.
5. Kelanjutan Prosesi dan Dukungan Politik
Meski sempat terhenti, prosesi penyerahan SK akhirnya dipindahkan ke Sasana Handrowino setelah GKR Timoer meninggalkan lokasi.
GKR Timoer sendiri bersikeras menolak SK tersebut karena menganggap penunjukan adiknya, Gusti Purbaya (KGPAA Hamangkunegoro), sebagai PB XIV adalah mutlak berdasarkan keputusan keluarga inti, sehingga penunjukan pihak lain sebagai pengelola cagar budaya dianggap tidak sah.
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER
