REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Sosial terus memperkuat tata kelola Sekolah Rakyat dengan melakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada 66 titik Sekolah Rakyat tahap 1C. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Hotel Grand Travello Bekasi, Rabu (4/2/2026), dan diikuti oleh 113 operator dari 66 Sekolah Rakyat.
Sinkronisasi ini bertujuan mengintegrasikan seluruh data Sekolah Rakyat ke dalam sistem Dapodik yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan langkah tersebut, data pendidikan Sekolah Rakyat dapat terhubung dan terintegrasi dengan sistem lintas kementerian.
"Jadi ini sinkronisasi, supaya datanya kita semakin baik dan terhubung dengan seluruh kementerian," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, hingga saat ini Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 titik telah menyelesaikan proses sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua. Sementara itu, kegiatan kali ini menjadi tahap ketiga yang mencakup 66 titik lainnya.
Gus Ipul menekankan pentingnya peran operator Sekolah Rakyat dalam pengelolaan administrasi, mulai dari pendataan guru, peserta didik, tenaga kependidikan, hingga satuan pendidikan dan kelembagaan sekolah.
"(Jadi) di sini adalah bagaimana data kita terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dikdasmen. Di sini memang disambungkan data guru, data murid itu bisa tersambung, bisa terhubung," jelas Gus Ipul.
Ia juga mengakui masih ditemui sejumlah tantangan dalam proses sinkronisasi, mengingat Sekolah Rakyat merupakan program rintisan yang baru pertama kali dilaksanakan. Pada tahap awal, masih terdapat ketidaksesuaian data yang perlu dibenahi.
Meski demikian, Kemensos terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), guna mengatasi berbagai kendala tersebut.
"Kita terus berkoordinasi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi," tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, serta jajaran pejabat tinggi dan Staf Khusus Menteri Sosial.***
TERPOPULER