- Gatot Nurmantyo mengkritik kehadiran Wakil Ketua DPR Dasco saat pengumuman Kabinet Merah Putih, mengindikasikan adanya pengawasan terhadap Presiden Prabowo.
- Yudi Syamhudi Suyuti menilai kritik Gatot kurang memahami dinamika politik serta menganggap kehadiran Dasco adalah konvensi ketatanegaraan baru.
- Kehadiran Dasco simbolis menunjukkan keterlibatan legislatif dalam pemerintahan baru sebagai bentuk transparansi dan batasan kekuasaan eksekutif.
Suara.com - Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai salah kaprah.
Polemik itu bermula dari Gatot yang menyorot kehadiran Dasco saat pengumuman susunan Kabinet Merah Putih.
Gatot melontarkan pertanyaan terbuka mengenai urgensi serta peran Dasco yang berdiri mendampingi Prabowo, saat mengumumkan nama-nama pembantunya di pemerintahan.
Pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram Refly Harun itu, Gatot menilai kehadiran Dasco bukan sekadar pendampingan seremonial, melainkan ada indikasi untuk mengawasi Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan atau menyampaikan pengumuman penting tersebut.
Salah satu tanggapan paling tajam datang dari Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti.
Yudi menilai, cara pandang Gatot terhadap kehadiran pimpinan DPR di samping Presiden menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami dinamika politik kontemporer.
Tak hanya itu, kata dia, penilaian Gatot itu menunjukkan ketidakmampuan melihat praktik kenegaraan yang sedang dibangun oleh pemerintahan baru.
"Pernyataan Pak Gatot itu justru memperlihatkan kurang luasnya pemahaman politik dan praktik kenegaraan yang berkembang saat ini," kata Yudi, Kamis (5/2/2026).
Simbolisme Politik dan Konvensi Ketatanegaraan Baru
Baca Juga: Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
Yudi menyampaikan, kritik yang dilontarkan Gatot sebenarnya tidak memiliki dampak signifikan terhadap posisi maupun kredibilitas Dasco.
Sebaliknya, Yudi memandang kehadiran Dasco di sisi Presiden Prabowo sebagai sebuah langkah politik yang positif dan inovatif.
Meskipun ia mengakui bahwa secara historis hal ini belum pernah terjadi dalam proses kenegaraan presiden-presiden sebelumnya di Indonesia, hal tersebut dianggap sah secara politik.
Menurut Yudi, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai model konvensi ketatanegaraan baru.
Konvensi ini tidak memerlukan perangkat peraturan formal yang kaku, melainkan lahir dari kebutuhan praktis dan simbolis dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Ini jadi model presidensi Pak Prabowo yang sengaja melibatkan legislatif sebagai simbol perwakilan rakyat. Di situlah posisi Dasco untuk hadir," kata dia.
Kehadiran Dasco di panggung utama pengumuman kabinet dianggap sebagai pesan visual yang kuat kepada publik.
Hal ini menunjukkan DPR bukan lagi sekadar lembaga legislatif yang berada di luar lingkaran eksekutif secara kaku, melainkan menjadi saluran politik yang aktif bagi kepentingan publik.
Dengan melibatkan pimpinan DPR sejak hari pertama pengumuman kabinet, Prabowo seolah ingin menegaskan bahwa program-program pemerintahannya akan berjalan beriringan dengan aspirasi yang ada di parlemen.
Menepis Isu "Gila Kekuasaan"
Lebih jauh, analisis Yudi menyentuh aspek gaya kepemimpinan Prabowo Subianto. Jika Gatot Nurmantyo melihat kehadiran Dasco sebagai bentuk "pengawasan", Yudi justru melihatnya sebagai bukti transparansi dan kerendahan hati seorang kepala negara.
Ia menilai Prabowo sedang menunjukkan sinyal bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang terbuka dan demokratis.
Ditempatkannya pimpinan DPR di samping presiden dalam momen krusial, memberikan sinyalemen rakyat memiliki ruang berpartisipasi, mengkritik, memberi masukan, bahkan mengoreksi jalannya pemerintahan sejak awal.
Strategi ini dianggap cerdas karena mampu meredam kesan otoritarianisme yang sering kali dituduhkan kepada pemimpin dengan latar belakang militer.
Yudi menegaskan, langkah Prabowo ini justru membedakannya dari tipikal pemimpin yang ingin mendominasi seluruh ruang kekuasaan.
Dengan merangkul pimpinan legislatif dalam momen eksekutif, Prabowo dinilai sadar akan batasan-batasan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Dan benar-benar bertindak bahwa kekuasaannya sebagai presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibatasi oleh cabang kekuasaan lainnya, yaitu DPR," jelas Yudi.
