REGIONAL:
- Pemprov DKI Jakarta, melalui Gubernur Pramono Anung, menegaskan tidak ada pembatasan jumlah pendatang pasca-Idulfitri 2026.
- Keputusan ini diambil karena optimisme pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,71 persen pada kuartal keempat tahun lalu.
- Pramono mengimbau pendatang baru yang hendak mengadu nasib harus memiliki keahlian dan kapabilitas memadai.
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan melakukan pembatasan terhadap jumlah pendatang yang masuk ke ibu kota pasca-hari raya Idulfitri mendatang.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta pada Selasa (10/2/2026).
Pramono menilai, daya tarik Jakarta bagi para perantau masih sangat tinggi seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di pengujung tahun lalu.
"Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan karena tingkat kepercayaan yang tinggi dan juga harapan publik dari segala survei menampakkan, karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta kemarin juga di Q4 5,71 persen, sehingga harapan publik itu pasti besar," ujarnya.
Tingginya ekspektasi publik diprediksi akan memicu gelombang masyarakat daerah yang ingin mengadu nasib di Jakarta setelah masa Lebaran usai.
Pemprov pun telah menggelar rapat koordinasi guna mengantisipasi membeludaknya warga dari luar daerah yang bermigrasi ke ibu kota.
Mantan Sekretaris Kabinet itu menekankan bahwa Jakarta merupakan kota yang inklusif dan tidak akan pernah menutup pintu bagi siapa pun.
Kendati demikian, ia mengingatkan para perantau agar memiliki bekal yang mumpuni sebelum memutuskan untuk menetap dan bekerja di Jakarta.
"Kami mengharapkan orang yang datang di Jakarta kemudian mempunyai skill, kapabilitas, kapasitas, untuk bekerja di Jakarta," imbau Pramono.
Persiapan yang matang dari segi keahlian dianggap menjadi kunci utama agar para pendatang baru bisa bertahan di tengah persaingan ibu kota yang ketat.
Pramono menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia agar fenomena mengadu nasib tidak berakhir pada kesulitan di perantauan.
Dengan sikap ini, Pemprov DKI Jakarta tetap menjaga marwah kota sebagai pusat ekonomi nasional, namun dengan pengawasan terhadap kesiapan para pendatangnya.
TERPOPULER