Seskab Teddy: THR ASN dan TNI-Polri Cair 100 Persen, Swasta Dilarang Mencicil

Suara.com - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya atau THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan akan dibayarkan penuh 100 persen. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp55 triliun, meningkat 10 persen dibandingkan tahun lalu, untuk dibagikan kepada 10,5 juta penerima.

Rincian alokasi anggaran tersebut meliputi Rp2,2 triliun untuk 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri, Rp20,2 triliun bagi 4,3 juta ASN daerah, serta Rp12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan.

"THR mulai dicairkan secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Perlu dicatat bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13 yang dijadwalkan cair paling cepat pada Juni mendatang," ujar Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Teddy juga memberikan peringatan tegas kepada sektor swasta agar memberikan THR secara penuh dan tidak dicicil. Pembayaran THR bagi pekerja swasta wajib diselesaikan paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Lebaran. Perusahaan yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi sanksi administratif dan denda sebesar 5 persen.

Berdasarkan data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah, jumlah penerima THR di sektor swasta mencapai 26,5 juta pekerja dengan total nilai mencapai Rp124 triliun.

Selain pekerja formal, pemerintah bersama para aplikator (GoTo, Grab, Maxim, InDrive) telah sepakat untuk menyediakan Bonus Hari Raya (BHR) khusus bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir. Total dana sebesar Rp220 miliar disiapkan bagi sekitar 850 ribu mitra pengemudi.

"Penyaluran BHR ini didorong lebih cepat, yakni antara H-14 hingga H-7 Idulfitri," jelas Teddy.

Sebagai upaya memperkuat daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan berbagai stimulus tambahan. Bantuan tersebut mencakup paket pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga, serta subsidi diskon transportasi sebesar Rp911,16 miliar.

Selain itu, guna mengurai kepadatan arus mudik, pemerintah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja swasta pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 agar mobilitas masyarakat menjadi lebih fleksibel. (Antara)