Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

Suara.com - Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali memanas. Kali ini, tim hukum mendesak aparat kepolisian membongkar sosok "Charlie Chaplin" yang diduga sebagai penyokong dana isu tersebut.

Ketua Tim Hukum Jokowi sekaligus Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan meminta penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya tidak berhenti pada para tersangka.

"Panggilan terhadap kami untuk mempertegas isi dari kesepakatan (restorative justice yang diajukan Rismon Sianipar)," ungkap Ade kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Ade menegaskan isu yang beredar di media sosial terkait adanya pihak yang mendanai penyebaran tudingan ijazah palsu Jokowi tidak boleh diabaikan.

Ia bahkan secara terbuka menyinggung sosok “Charlie Chaplin” yang disebut-sebut dalam perbincangan publik.

"Saya mendengar ada Charlie Chaplin atau tokoh, saya hanya menyampaikan kepada saudara Rismon jangan bermain dengan perkara ini ungkap semuanya usut segera, siapa yang mendanai ini harus diproses," ujarnya.

Ade juga menilai, jika tidak ditangani serius, isu ini akan terus “digoreng” dan berpotensi menormalisasi dugaan tindak pidana.

"Ini harus diusut tuntas jangan biarkan isu ini digoreng terus dan dibiarkan menjadi hal biasa lumrah yang sebenarnya satu tindak pidana," ucapnya.

Tim hukum bahkan mendorong agar penyelidikan mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), jika terbukti ada aliran dana yang menggerakkan penyebaran isu tersebut.

Akui Ijazah Jokowi Asli

Di tengah polemik yang bergulir, tersangka Rismon sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli.

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, pada 13 Maret 2026.

"Iya, (ijazah Jokowi) asli. Karena apa, dengan kajian saya. Makanya saya bilang, truth hurts. Kebenaran itu menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya tidak mengungkapkannya dan lebih jujur,” ungkap Rismon.

Rismon juga telah mengajukan permohonan restorative justice kepada penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu Jokowi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan permohonan tersebut disampaikan Rismon selaku tersangka pada awal Maret 2026.

Rismon juga sempat mendatangi Markas Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya untuk menanyakan perkembangan permohonan tersebut.

Langkah ini dilakukan Rismon setelah penyidik Polda Metro Jaya lebih dahulu menghentikan penyidikan terhadap tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis setelah keduanya mencapai kesepakatan damai dengan pelapor.

Penghentian penyidikan tersebut ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui mekanisme keadilan restoratif.