Komisi III DPR Cecar Kajari Karo, Diduga Halangi Amsal Sitepu Keluar Rutan Meski Hakim Setuju

Suara.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja yang berlangsung panas dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, di Kompleks Parlemen, Senayan.

Fokus pertemuan ini adalah mempertanyakan profesionalisme Kejaksaan Negeri Karo terkait polemik hukum yang menjerat seorang videografer bernama Amsal Sitepu.

Kejari Karo diduga kuat melakukan tindakan yang menghambat proses hukum dengan menghalang-halangi Amsal untuk keluar dari rumah tahanan (rutan), padahal status hukumnya sudah mendapatkan lampu hijau untuk penangguhan penahanan dari majelis hakim.

Dugaan maladministrasi dan pengabaian perintah pengadilan ini menjadi sorotan serius para anggota dewan.

Pasalnya, penangguhan penahanan merupakan hak konstitusional seorang terdakwa yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan tertinggi di tingkat daerah tersebut.

Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya laporan mengenai hambatan prosedural yang dialami Amsal Sitepu saat hendak menghirup udara bebas sementara.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa insiden ini melibatkan proses penantian yang tidak wajar di lapangan.

Berdasarkan laporan yang diterima, Amsal Sitepu beserta anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, yang turun langsung mendampingi, harus tertahan selama berjam-jam di rutan.

Keterlambatan ini dituding sengaja dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Karo dengan tidak segera memproses administrasi pembebasan.

Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan mengulur waktu terhadap perintah pengadilan adalah pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan.

"Patut diduga tindakan Kajari Karo tersebut menghalangi perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan," kata Habiburokhman saat memimpin jalannya rapat, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (2/4/2026).

Selain masalah teknis pembebasan, Komisi III DPR RI juga menyoroti munculnya narasi negatif yang berkembang di media sosial dan lingkungan hukum Sumatera Utara.

Muncul tudingan seolah-olah Komisi III DPR RI melakukan intervensi berlebihan terhadap kasus Amsal Sitepu dengan memaksakan pembebasannya dari rutan.

Narasi ini dianggap sebagai upaya untuk menyudutkan lembaga legislatif yang sedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Pihak DPR mensinyalir narasi intervensi tersebut dibangun melalui korespondensi resmi dari pihak kejaksaan. Hal ini merujuk pada penerbitan surat dari Kejaksaan Negeri Karo nomor B618/R.219/FT/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.

Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal tidak dapat dilaksanakan dengan alasan terdakwa sudah keluar, sebuah penjelasan yang dinilai janggal oleh para anggota dewan.

Padahal, fakta hukum menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah secara resmi menerbitkan surat Nomor 171/Pidsus-TPK/2025/PN Medan.

Surat tersebut secara eksplisit mengabulkan permohonan penangguhan penahanan bagi Amsal Sitepu. Perbedaan antara isi surat pengadilan dan respons dari kejaksaan inilah yang memicu kemarahan Komisi III.

Habiburokhman menilai ada ketidaksesuaian substansi yang fatal dalam surat yang dikeluarkan oleh Kejari Karo.

"Surat Kejari Karo yang merupakan pengalihan jenis penahanan menyimpang dari isi penetapan PN Medan yang merupakan perintah penangguhan penahanan," kata dia.

Perbedaan istilah antara 'pengalihan penahanan' dan 'penangguhan penahanan' dalam dokumen negara dianggap bukan sekadar salah ketik, melainkan bentuk pembangkangan terhadap perintah hakim.

DPR RI mengingatkan bahwa setiap aparat penegak hukum wajib tunduk pada hierarki hukum dan putusan pengadilan. Kejadian yang menimpa Amsal Sitepu dianggap sebagai preseden buruk jika tidak segera dievaluasi.

Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini guna memastikan tidak ada lagi warga negara, terutama dari kalangan rakyat kecil, yang hak-hak hukumnya dirampas oleh arogansi oknum pejabat.

Langkah tegas Komisi III ini juga disebut sejalan dengan visi kepemimpinan nasional saat ini yang menekankan pada perlindungan wong cilik di hadapan hukum.

Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke samping, terutama ketika menyangkut perintah resmi dari pengadilan.

"Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan agar orang-orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan." kata dia.