Negara Rugi Rp1,2 Triliun! Bareskrim Sikat 672 Penyalahguna BBM-LPG, 2 Anggota TNI Ikut Terseret

Suara.com - Bareskrim Polri mengungkap beragam modus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi sepanjang 2025-2026. Praktik ilegal yang tersebar di 33 provinsi ini menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni mengatakan pihaknya telah menetapkan 672 tersangka dalam perkara ini. Modus yang digunakan para tersangka beragam, mulai dari penimbunan hingga manipulasi sistem distribusi.

Untuk kasus BBM, Irhamni menuyebut para pelaku umumnya membeli solar subsidi secara berulang di sejumlah SPBU, lalu menimbunnya untuk dijual kembali ke sektor industri dengan harga lebih tinggi.

"Melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU kemudian ditampung atau ditimbun di pangkalan kemudian dijual kembali kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi," jelas Irhamni saat konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Modus lain yang ditemukan yakni penggunaan pelat nomor palsu agar pelaku bisa berganti-ganti barcode, sehingga dapat mengelabui sistem pengawasan distribusi BBM subsidi.

"Kemudian kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi, ini yang lazim dilakukan oleh para pelaku yang sering bekerja sama dengan petugas-petugas SPBU di lapangan," imbuhnya.

Sementara pada penyalahgunaan LPG, pelaku memindahkan isi tabung gas 3 kilogram ke tabung berukuran lebih besar seperti 12 kilogram dan 50 kilogram, lalu menjualnya sebagai LPG non-subsidi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan energi di tengah dampak konflik global.

"Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," ungkap Nunung.

Dari jumlah tersebut, kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi mencapai Rp516.812.530.200. Sedangkan LPG bersubsidi sekitar Rp749.294.400.000.

Lebih lanjut Nunung merinci, sepanjang 2025, aparat mengungkap 568 kasus di 33 provinsi dengan 583 tersangka. Barang bukti yang disita antara lain 1.182.388 liter solar, 127.019 liter Pertalite, serta 17.516 tabung gas 3 kilogram, ditambah berbagai ukuran LPG dan 353 unit kendaraan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

Selain itu, penyidik juga membuka kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan. Penelusuran aset akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Dua Anggota TNI Terlibat

Selain melibat 672 warga sipil, perkara ini juga menyeret dua anggota TNI.

Wadanpuspom TNI Marsekal Pertama Bambang Suseno menyebut kedua anggot TNI tersbut diduga terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM pada tahun 2025.

"Ini masih dalam proses penyidikan di Pomdam wilayah. Ini posisinya ada di Jawa Tengah dan di Bekasi," ungkpanya.

Bambang memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas dan memproses pidana kepada kedua prajurit TNI tersebut jika memang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kita berkomitmen akan menindak tegas, tidak akan melindungi. Jadi siapapun, nanti kalau dalam pengembangan penyidikan nanti ditemukan aktor intelektualnya akan kita sampaikan," katanya.