Ketua Banggar DPR Desak Reformasi Kebijakan: 79 Persen Subsidi Pertalite Dinikmati Orang Mampu

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan urgensi pemerintah untuk segera menata ulang kebijakan subsidi energi. 

Said menyoroti bahwa berdasarkan data yang ada, penyaluran subsidi kekinian masih sangat bias sasaran karena sebagian besar justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, bukan rakyat miskin yang menjadi target utama.

Said memaparkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan ketimpangan distribusi subsidi. Ia merinci bahwa 72 persen subsidi solar dinikmati oleh rumah tangga golongan mampu (desil 6-10), sementara masyarakat miskin (desil 1-5) hanya menikmati 28 persen. Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada produk Pertalite, di mana kelompok mampu menyerap hingga 79 persen alokasi subsidi, meninggalkan hanya 21 persen untuk warga miskin.

"Hal ini terjadi karena desil atas memiliki moda transportasi lebih banyak, sehingga mengonsumsi solar dan pertalite lebih besar. Sementara mereka yang miskin umumnya tidak memiliki sarana transportasi, atau hanya berupa sepeda motor dengan mobilitas terbatas," ujar Said dalam keterangannya dikutip Rabu (8/4/2026).

Said mengingatkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman oil shock tahun 2022 akibat perang Rusia-Ukraina. Kala itu, meskipun realisasi subsidi membengkak hingga Rp551,2 triliun, APBN tertolong oleh keuntungan mendadak (windfall profit) dari lonjakan harga batu bara dan CPO.

Namun, situasi pada APBN 2026 diprediksi akan lebih menantang. Dengan plafon subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381,3 triliun, pemerintah menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga minyak dan kurs rupiah tanpa didukung oleh windfall profit komoditas.

"Pemerintah memang berkomitmen tidak menaikkan harga BBM dan LPG dengan mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun dan skema burden sharing. Saya mengapresiasi ini demi menjaga daya beli, namun langkah ini harus dilanjutkan dengan reformasi kebijakan subsidi yang fundamental," tegasnya.

Guna membenahi carut-marut distribusi ini, Ketua Banggar menyodorkan beberapa langkah strategis:

• Subsidi LPG Berbasis Biometrik: Said mengusulkan agar Indonesia mengadopsi sistem identitas biometrik seperti Sistem Aadhaar di India. Subsidi LPG diarahkan hanya untuk 40 persen penduduk berpendapatan rendah (desil 1-4) melalui rekening perbankan yang terintegrasi. Dengan sistem tertutup ini, LPG 3 kg di pasaran bisa dijual dengan harga keekonomian, namun warga miskin tetap mendapatkan bantuan yang tepat sasaran.
• Pengetatan Subsidi BBM: Said mendesak Pertamina untuk melakukan validasi ulang data aplikasi MyPertamina dengan data STNK dari kepolisian. Ia mengusulkan agar kendaraan roda empat pribadi dilarang total menggunakan solar subsidi dan pertalite. 

"Fokus subsidi BBM harus diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat pertanian, dan motor pelaku UMKM. Kendaraan niaga pengangkut pangan tetap diperbolehkan demi menjaga inflasi," tambahnya.

Validasi Pelanggan Listrik: PLN diminta melakukan validasi data pelanggan daya 900 VA kebawah dengan mengacu pada survei Susenas. Hal ini bertujuan agar pelanggan yang tingkat kesejahteraannya sudah naik segera keluar dari kategori subsidi. Said juga mendorong program kompor listrik bagi rumah tangga miskin sebagai opsi tambahan.

Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa reformasi kebijakan subsidi energi tidak boleh lagi ditunda. Ketidakpastian geopolitik global, terutama konflik di wilayah Teluk, menjadikan harga minyak dunia sulit diprediksi.

"Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, di kemudian hari pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menghadapi oil shock dan melindungi rakyat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.