Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?

Suara.com - Sebuah kejutan besar mengguncang internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kader vokal sekaligus pegiat media sosial, Ade Armando, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari partai berlambang gajah.

Langkah drastis ini diambil tepat setelah Ade dilaporkan oleh aliansi 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut merupakan buntut dari pernyataannya di media sosial yang dinilai memprovokasi terkait polemik ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

“Melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama,” tegas Ade di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Keputusan ini memicu tanda tanya besar: Apakah ini murni pengorbanan personal, atau ada strategi politik besar di baliknya?

Menjadi 'Bunker' untuk Partai

Ade Armando bergabung dengan PSI sejak 11 April 2023. Namun, perjalanannya selama tiga tahun terakhir tak pernah sepi dari kontroversi. Sadar dirinya kerap menjadi magnet serangan publik, Ade memilih mundur agar jika ada badai hukum yang menerjangnya tidak ikut menenggelamkan partai.

Ade membantah segala tudingan yang dialamatkan kepadanya, terutama terkait dugaan fitnah terhadap Jusuf Kalla.

“Misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi atau bahkan ada tuduhan saya berfitnah Pak JK (Jusuf Kalla) dan seterusnya. Buat saya tidak ada satupun dari pelaporan tersebut yang bisa saya terima, yang saya anggap memang terjadi, itu bagi saya bahkan sebagian dari pernyataan itu adalah fitnah,” ungkapnya.

Meski merasa benar, ia tetap pada pendiriannya untuk hengkang.

“Tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama,” kata Ade.

Mencegah Efek Domino ke Jokowi

Petinggi PSI nampaknya satu suara dengan Ade. Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, membeberkan bahwa diskusi panjang telah dilakukan sebelum akhirnya melepas Ade Armando.

Menurutnya, serangan masif yang menyasar Ade dikhawatirkan akan merembet ke tokoh-tokoh besar di belakang PSI, termasuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Ali menjelaskan bahwa keterkaitan PSI dengan figur Jokowi—mengingat Kaesang Pangarep adalah Ketua Umumnya—membuat setiap langkah kadernya menjadi sangat sensitif.

“Kalau secara personal mungkin Pak Ade tetap biasa menghadapi itu. Tapi ini bisa jadi, menurut analisa Pak Ade bahwa ini nanti bisa akan meluas ke partai, bahkan nanti bisa terhubung juga ke Pak Jokowi. Selalu dihubungkan ke situ,” jelas Ali.

PSI Ingin 'Wajah Baru' yang Lebih Moderat?

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, melihat mundurnya Ade Armando sebagai sinyal kuat adanya reposisi politik. PSI tampaknya sedang mencoba mencuci citra dari kesan 'partai pembuat gaduh' menjadi partai yang lebih moderat untuk mengamankan ceruk suara.

"Iya, PSI sepertinya lebih memilih jalur aman (moderat)," ujar Arifki kepada Suara.com.

Menurutnya, jika PSI terus menggendong beban kontroversi Ade Armando, hal itu akan menjadi blunder elektoral di kantong-kantong suara tertentu.

"Jika PSI ikut terlibat dalam isu itu, maka PSI secara tidak langsung juga mempersulit diri di kantong suara itu," kata dia.

Pengamat: Mundurnya Ade Bukan 'Obat Mujarab'

Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.

Ia menilai mundurnya Ade adalah hasil kesepakatan di balik layar untuk meredam kritik publik.

"Mundurnya Ade Armando dari PSI tampaknya bagian dari strategi politik. Jadi mundurnya Ade Armando tampaknya kesepakatan antara dirinya dengan internal PSI. Bila Ade bukan lagi kader PSI, diharapkan suara minor terhadap partai akan minimal," ujar Jamiluddin.

Hanya saja, Jamiluddin meragukan langkah ini akan berhasil memperbaiki citra PSI secara instan. Baginya, masalah PSI jauh lebih kompleks daripada sekadar kontroversi Ade Armando, terutama terkait kepemimpinan Kaesang Pangarep.

"Kritik terhadap PSI bukan semata karena Ade Armando ada kasus dengan Jusuf Kalla. Kasus terhadap PSI datang dari banyak arah, termasuk Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Kaesang dinilai bukanlah sosok yang pas menjadi Ketua Umum PSI. Kaesang bahkan dinilai tidak cukup kapasitasnya untuk menjadi ketua umum," kata dia.

Bahkan, Jamiluddin memperingatkan bahwa langkah mundur ini bisa menjadi bumerang.

"Sebab, mundurnya Ade Armando bisa dinilai sebagai bagian dari pengalihan isu untuk meminimalkan kritik terhadap PSI," pungkasnya.