REGIONAL:
- Film dokumenter "Pesta Babi" karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale merekam perlawanan masyarakat adat Papua terhadap eksploitasi lahan.
- Aparat melakukan 21 kali intimidasi terhadap pemutaran film tersebut di berbagai wilayah Indonesia dengan dalih administratif sensor.
- Kader PDI-P mengkritik pembubaran film dan mendesak pemerintah mengevaluasi dampak sosial pembangunan serta kebijakan eksploitasi di Papua.
Suara.com - Film dokumenter terbaru garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale, "Pesta Babi", mendadak jadi buah bibir. Bukan sekadar sinema, film ini menjadi rekaman visual perlawanan masyarakat adat Marind, Yei, Awvu, dan Muvu di selatan Papua melawan raksasa proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu.
Namun, keberanian mengungkap realita ini harus dibayar mahal. Laporan WatchdoC mencatat, hingga saat ini telah terjadi 21 kali intimidasi terhadap pemutaran film tersebut di berbagai wilayah Indonesia. Sebuah ironi di tengah narasi demokrasi yang kerap digaungkan.
Wakil Ketua Politik dan Reformasi Sistem Hukum Nasional DPC PDI-P Kabupaten Blitar, Triwiyono Susilo, melontarkan kritik pedas terkait aksi penjagalan pemutaran film ini oleh aparat.
"Apa yang ditakutkan dari film ini?" ujarnya dalam sebuah podcast yang digelar secara daring dan luring, Jumat (15/5/2026).
Triwiyono menyoroti alasan klasik aparat yang kerap menggunakan dalih 'belum lulus sensor' untuk membubarkan nonton bareng.
Menurutnya, hak cipta film tersebut sepenuhnya milik Dandhy Laksono dan tidak sepatutnya dihambat oleh urusan administratif sensor yang represif.
Menariknya, ia menilai "Pesta Babi" justru selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan dan energi.
Namun, ia memberi catatan kritis: cita-cita besar tersebut butuh evaluasi lapangan yang jujur.
"Cita-cita Presiden itu bisa dipercaya oleh rakyat, namun perlu ada evaluasi dari program-program yang ditetapkan sebagai pertanggungjawaban," tambahnya.
Paradoks 'Kemajuan' vs Eksploitasi
Senada dengan Triwiyono, kader muda PDI-P, Shohibul Kafi, membedah intimidasi tersebut dari kacamata benturan narasi.
Baginya, apa yang ditampilkan Dandhy Laksono adalah kebenaran pahit yang bertolak belakang dengan jargon kesejahteraan yang selama ini dijual pemerintah tentang Papua.
"Negara mengeksploitasi dengan kata 'kemajuan', namun di sisi yang lain, negara ingin melakukan eksploitasi besar-besaran," tegas Kafi.
Ia melihat ada "perang persepsi" yang sengit antara negara dan rakyat. Melalui film ini, Kafi mengajak penegak hukum dan masyarakat luas untuk mulai membangun kesadaran nasional yang berbasis pada ekologi, kemanusiaan, dan kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan politik.
Sementara itu, Novie Bule, kader muda PDI-P lainnya, mengingatkan bahwa publik tidak boleh menutup mata terhadap kondisi di Bumi Cendrawasih.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari angka-angka statistik, tapi juga dampak sosialnya.
"Pembangunan Papua meningkat, tetapi dilihat juga domino effect dari pembangunan," ujar Novie dalam diskusi tersebut.
Novie memandang Dandhy Laksono telah berhasil menyalakan pemantik kesadaran bagi masyarakat untuk mulai bersuara demi keberlangsungan generasi mendatang. Sebuah peringatan keras agar apa yang terjadi di Papua tidak merembet ke wilayah lain.
"Apakah mau daerah-daerah lain sama seperti Papua?" pungkasnya.
Reporter: Cornelius Juan Prawira
TERPOPULER