REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin rapat koordinasi penanganan persampahan serta mitigasi dampak kemarau panjang di Jawa Barat pada 2026.
Rapat koordinasi berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026). Hadir Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani untuk memberikan informasi terkini kepada peserta rapat.
Bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mengikuti rapat secara langsung. Sementara itu, para komandan distrik militer (Dandim) di wilayah Jawa Barat mengikuti rapat melalui video conference.
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, mengatakan rapat membahas dua agenda penting yang akan dihadapi masyarakat Jawa Barat dalam waktu dekat.
Pertama, ancaman penumpukan sampah karena kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama enam bulan lagi.
Kedua, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang diperkirakan terdampak El Nino ekstrem atau yang kerap disebut El Nino "Godzilla".
"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati wali kota, memetakan penanganan masalah," ujar KDM.
KDM menegaskan langkah antisipasi harus dilakukan secepat mungkin tanpa menunggu bencana terjadi. Karena itu, ia mengajak TNI dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi dampak kemarau panjang serta persoalan sampah.
Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah mendata wilayah yang kerap mengalami kesulitan air saat musim kemarau agar kebutuhan harian masyarakat dan sektor pertanian tetap terpenuhi.
"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerja sama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," tambahnya.
Terkait penanganan sampah, Dedi mendukung rencana TNI membangun fasilitas pengolahan sampah berbasis waste to fuel. Melalui metode pirolisis, sampah plastik diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).
"Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh enam bulan ke depan. Sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI," ujarnya.
Menurut Dedi, upaya serupa juga perlu dilakukan di wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya, dan Tasikmalaya. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menyosialisasikan pengurangan sampah sejak tingkat rumah tangga. Adapun untuk jangka panjang, teknologi seperti waste to energy dan waste to fuel perlu dimanfaatkan secara optimal.
"Provinsi fokus di tiga hal pada APBD Perubahan yakni jalan desa, PJU desa, air bersih, serta pengelolaan sampah," tuturnya.
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi langkah cepat Dedi Mulyadi dalam mengantisipasi ancaman kemarau panjang dan persoalan sampah.
"Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami laporkan jika TNI sudah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih, namun memang belum terdata dengan baik. Kami akan segera lakukan pendataan untuk antisipasi kemarau khususnya di Jabar," ujarnya.
Keterlibatan TNI dalam penanganan sampah terlihat melalui pembangunan fasilitas waste to fuel di sejumlah lokasi, seperti TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Maruli, fasilitas waste to fuel di Sarimukti siap mengolah sekitar 10 juta ton sampah atau hampir separuh dari total kapasitas yang mencapai 25 juta ton.
Selain itu, fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran di atas 800 derajat Celsius mulai beroperasi di Ciwastra, Kota Bandung, sejak Mei 2026. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas pembakaran hingga 800 ton sampah per hari.
"Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun," tuturnya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan kemarau panjang yang diperkirakan terjadi di Jawa Barat. Bahkan, musim kemarau mulai dirasakan di wilayah pesisir utara Jawa Barat.
"Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, di mana puncaknya pada Agustus dan September," jelasnya.
Menurut Teuku, secara umum musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung selama tiga hingga tujuh bulan sehingga diperlukan langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan.***
TERPOPULER