Efek Domino Pertamax: Biaya Pangan Meroket, Keuntungan Agribisnis Amblas Digilas Logistik

Suara.com - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax sejak 10 Juni 2026 dinilai bukan sekadar membebani pengguna kendaraan pribadi. Di balik lonjakan harga tersebut, sektor agribisnis disebut menghadapi ancaman kenaikan biaya yang dapat menekan keuntungan pelaku usaha dari hulu hingga hilir.

Dosen Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Hani Perwitasari, menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas pangan yang masih sangat bergantung pada transportasi.

Menurutnya, tambahan biaya tidak hanya dirasakan produsen, tetapi juga pelaku distribusi hingga pedagang yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

"Pasti dampaknya besar karena mobilitas pangan menggunakan transportasi yang membutuhkan BBM. Pada akhirnya biaya bertambah dan keuntungan pelaku usaha berkurang," kata Hani, Jumat (19/6/2026).

Hani menjelaskan dampak kenaikan BBM akan merambat ke seluruh mata rantai agribisnis, mulai dari proses produksi, penanganan pascapanen, distribusi, hingga pemasaran.

Sektor distribusi diperkirakan menjadi bagian yang paling rentan terkena imbas. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin besar pula biaya tambahan yang harus ditanggung pelaku usaha.

"Di dalam rantai pemasaran atau value chain, mulai dari produksi, pascapanen, distribusi hingga pemasaran pasti terdampak dengan adanya kenaikan BBM ini," ungkapnya.

Namun, menurut Hani, kenaikan biaya operasional tidak selalu bisa langsung dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk. Banyak pelaku usaha justru berusaha mempertahankan daya beli masyarakat agar tidak kehilangan pasar.

Dalam kondisi seperti itu, berbagai strategi biasanya ditempuh, mulai dari menekan margin keuntungan, mengurangi ukuran produk, hingga melakukan efisiensi pada proses produksi dan distribusi.

"Kadang lebih mudah mengurangi kualitas atau ukuran produk daripada langsung menaikkan harga karena pelaku usaha juga mempertimbangkan respons konsumen," tuturnya.

Ia mencontohkan pelaku usaha pengolahan kopi yang kini menghadapi kenaikan biaya produksi dari berbagai sisi. Meski demikian, mereka belum tentu dapat langsung menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan kemampuan konsumen membeli produk tersebut.

"Input produksi meningkat, tetapi pelaku usaha belum tentu bisa langsung menaikkan harga karena ada pertimbangan daya beli konsumen," tuturnya.

Di tengah tekanan biaya tersebut, Hani menilai pemerintah perlu memberikan dukungan yang tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang paling rentan terdampak gejolak harga.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat produksi domestik dan mendorong kemandirian pangan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar global.

Menurutnya, semakin besar kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri, semakin kecil pula dampak gejolak harga internasional terhadap perekonomian nasional.

"Ketika kita semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, maka pengaruh fluktuasi harga global juga dapat ditekan," pungkasnya.