Kim Jong Un Ketar-ketir Tahu Kapal Selam Nuklir Korea Selatan: Korut Harus Tambah Senjata!

Suara.com - Pyongyang mengambil langkah agresif untuk mempercepat penumpukan kekuatan militer di kawasan Semenanjung Korea. Strategi ini diambil demi membendung manuver pertahanan modern yang gencar dilakukan oleh musuh bebuyutannya, Korea Selatan.

Langkah taktis tersebut diputuskan langsung dalam rapat pleno komite sentral partai yang berlangsung selama 3 hari. Kim Jong Un menegaskan posisi negaranya tidak akan mundur dalam persaingan persenjataan global.

Ketegangan regional dipastikan meningkat seiring penolakan Pyongyang terhadap seluruh bentuk negosiasi pelucutan unit pemusnah massal. Negara ini memilih menutup pintu diplomasi demi mempertahankan kedaulatan dari ancaman luar.

Dalam pertemuan penting tersebut, media resmi pemerintah merilis pernyataan tegas terkait penguatan sistem pertahanan domestik. Kebijakan ini diambil secara bulat oleh para petinggi militer jajaran atas.

“Kim Jong Un dalam pidato penutupnya menegaskan kembali pendirian kebijakan yang teguh dari Partai dan negara kita untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional dengan lebih cepat,” lapor Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

Kim Jong Un menyoroti pergerakan masif Washington dan Seoul yang dinilai semakin transparan dalam memperkuat armada tempur. Hal ini memicu kekhawatiran serius terhadap keseimbangan kekuatan militer di Asia Timur.

Pihak Korut mengklaim bahwa aliansi strategis tersebut sedang mengupayakan kepemilikan alutsista bawah air berkekuatan fatal. Rencana pengadaan kapal selam itu dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan Pyongyang.

“AS dan Korea Selatan terus mendorong kepemilikan kapal selam nuklir oleh Korea Selatan sambil semakin terang-terangan dalam langkah-langkah mereka menuju penguatan dan modernisasi angkatan bersenjata di kawasan ini,” ujar Kim Jong Un.

Menanggapi situasi yang kian memanas, Korut merasa tidak memiliki pilihan lain selain memperkuat tameng pertahannya. Akselerasi pengembangan senjata menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditunda lagi.

Maka dari itu, penguatan deterrence atau daya getar mandiri dianggap sebagai jalan tunggal untuk menjaga kedamaian domestik. Sikap defensif ini didorong oleh persepsi ancaman nyata dari aktivitas militer gabungan di perbatasan.

“Memperluas dan memperkuat lebih lanjut kekuatan pencegah yang ampuh dan benar-benar dapat diandalkan untuk membela diri,” tegas Kim Jong Un di akhir pidatonya.

Forum pleno tertinggi menyepakati bahwa kepemilikan bom atom merupakan keputusan paling tepat saat ini. Opsi tersebut menjadi instrumen utama untuk menavigasi dinamika politik global yang sulit diprediksi.

Status kepemilikan senjata pemusnah ini diklaim bersifat permanen dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Keputusan ini mengunci rapat peluang denuklirisasi yang sempat diwacanakan beberapa tahun lalu.

Adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, turut mempertegas posisi tawar negaranya yang sangat radikal tersebut. Ia menyatakan bahwa doktrin pertahanan berbasis nuklir ini merupakan harga mati yang tidak memiliki jalan kembali.

Selain fokus pada sektor pertahanan, rezim ini juga mulai membenahi ketahanan ekonomi domestik secara menyeluruh. Pemerintah meluncurkan rencana besar untuk meremajakan total kawasan pertambangan batubara di seluruh negeri.

Langkah restrukturisasi industri energi ini diambil untuk menghapus ketertinggalan teknologi pertambangan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sektor batubara diharapkan menjadi tulang punggung baru dalam menopang perekonomian nasional yang terisolasi.

Secara hukum internasional, Korea Utara dan Korea Selatan sebenarnya masih berada dalam status aktif berperang hingga saat ini. Konflik berdarah periode 1950-1953 silam belum pernah diselesaikan dengan kesepakatan damai yang komprehensif.

Pertempuran besar di masa lalu tersebut hanya diakhiri melalui sebuah perjanjian gencatan senjata sementara di atas kertas. Akibatnya, kedua negara tetangga ini terus terjebak dalam lingkaran setan ketegangan militer tanpa akhir.

Pyongyang sendiri terus dihujani berbagai sanksi ekonomi berlapis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akibat nekat mengembangkan program hulu ledak. Namun, pembatasan ketat tersebut terbukti gagal meredam ambisi militerisasi Korut.

Kebuntuan diplomatik total ini mulai mengkristal sejak runtuhnya pertemuan puncak antara Kim Jong Un dan Donald Trump di Hanoi pada 2019. Kegagalan negosiasi kala itu dipicu oleh ketidaksepakatan mengenai kompensasi penghapusan sanksi internasional.